Bebasnya Tom Lembong dan Hasto, Habib Umar Alhamid: Satu PR Bangsa Ini Diselesaikan Prabowo

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan abolisi kepada Thomas Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, angkat bicara dan menyatakan bahwa langkah ini merupakan salah satu pekerjaan rumah besar yang telah diselesaikan oleh Prabowo dalam upaya memperbaiki wajah hukum di Indonesia.

Menurut Habib Umar, pembebasan dua tokoh nasional tersebut merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab negara terhadap rasa keadilan publik. “Benar, ini adalah prerogatif presiden. Tapi lebih dari itu, keputusan ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo mulai turun tangan secara langsung dalam menyelesaikan persoalan keadilan yang selama ini dinodai oleh kekuasaan sebelumnya,” ujar Habib Umar dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/8/2025).

Habib Umar mengaku bukan orang berlatar belakang hukum, namun sebagai warga negara, ia merasakan bahwa sistem hukum Indonesia selama ini telah disalahgunakan secara terang-terangan. “Saya bukan ahli hukum, tapi saya bisa melihat dan merasakan bahwa hukum di negeri ini telah dijadikan alat kekuasaan. Penegakan hukum bukan lagi soal keadilan, tapi alat bargaining politik,” katanya dengan nada prihatin.

Ia menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir, hukum kerap dijadikan alat untuk menjegal lawan-lawan politik dan membungkam suara-suara yang berseberangan dengan penguasa. Hal ini, menurut Habib Umar, telah menurunkan kepercayaan rakyat terhadap institusi-institusi hukum di republik ini.

“Seharusnya, hukum adalah panglima. Semua orang sama di mata hukum. Tapi kita lihat sendiri, hukum hanya tegas kepada mereka yang tidak punya kekuasaan. Kepada elite yang punya kepentingan, hukum seolah lumpuh,” jelasnya.

Habib Umar melihat keputusan Presiden Prabowo dalam mengeluarkan abolisi dan amnesti ini bukan semata-mata soal dua individu, tetapi sinyal kuat bahwa reformasi hukum akan menjadi agenda besar pemerintahan Prabowo ke depan.

“Ini baru permulaan. Satu PR besar sudah diselesaikan, tapi masih banyak PR lainnya. Mulai dari reformasi lembaga penegak hukum, membersihkan mafia peradilan, hingga mengembalikan independensi lembaga yudikatif,” ujarnya.

Habib Umar menekankan bahwa masyarakat Indonesia merindukan keadilan yang sesungguhnya, bukan keadilan yang bisa dibeli atau dinegosiasikan di balik meja. “Rakyat itu tidak butuh banyak janji. Mereka butuh pemimpin yang berani melawan mafia hukum. Kalau Pak Prabowo konsisten, saya yakin kepercayaan publik terhadap negara akan pulih,” tegasnya.

Selain itu, Habib Umar juga memberikan catatan bahwa perjuangan untuk menegakkan kembali supremasi hukum membutuhkan waktu dan keberanian politik yang besar. Ia mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan dan dukungan kepada Presiden Prabowo agar reformasi hukum tidak hanya menjadi jargon, tetapi menjadi gerakan nyata yang membawa perubahan.

“Saya tahu, tidak mudah membersihkan sistem yang sudah rusak selama puluhan tahun. Tapi jika ada kemauan politik dan keberanian, perubahan itu pasti bisa dimulai dari sekarang,” ucapnya.

Ia juga menyinggung bahwa selama ini masyarakat seperti dipaksa untuk hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian hukum. Namun dengan langkah berani seperti ini, secercah harapan mulai terlihat. “Saya harap ini bukan keputusan simbolik, tapi bagian dari visi besar menuju Indonesia yang adil dan beradab,” tutup Habib Umar.

Sumber: suara

Foto: Habib Umar Alhamid (IST)