Seorang konten kreator dengan akun Instagram @rds_dialectique melontarkan
kritik keras terhadap penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di era Joko Widodo (Jokowi).
Dalam unggahan videonya, ia menyebut sejak awal keputusan menunjuk Nadiem
sudah tidak masuk akal.
“Sejak awal keputusan Jokowi menunjuk dia (Nadiem) jadi menteri aja udah di
luar nalar. Sulit di (masukkan ke) logika,” ujarnya, dikutip Senin, 8
September 2025.
Latar Belakang Nadiem Dinilai Tak Nyambung dengan Pendidikan
Ia menjelaskan, Nadiem memiliki latar belakang pendidikan S1 di Harvard
Jurusan Hubungan Internasional, serta melanjutkan S2 di Harvard Business
School dan meraih gelar MBA.
“Inovasi Nadiem adalah Gojek, ini lebih ke bisnis model teknologi dan
ekosistem digital. Ini hampir atau bahkan sama sekali tidak ada korelasinya
dengan pendidikan dan masalah pendidikan di Indonesia,” ucapnya.
Arah Pendidikan Indonesia Dinilai Tak Jelas
Menurutnya, penunjukan tersebut berdampak pada tidak jelasnya arah kebijakan
pendidikan di tanah air.
“Akibatnya apa? Ya kita lihat sendiri, sekarang pendidikan kita nggak tahu
arahnya mau ke mana. Problem dasar tidak ada yang terselesaikan,” katanya.
Lebih Cocok Jadi Menteri Ekonomi atau BUMN
Konten kreator itu kemudian menilai Nadiem akan lebih tepat bila ditempatkan
di bidang yang sesuai dengan pengalaman bisnisnya.
“Mungkin Nadiem akan lebih cocok kalau ditunjuk jadi menteri ekonomi atau
BUMN. Itu sesuai dengan background dan inovasinya,” ujarnya.
Ia pun menutup kritiknya dengan pertanyaan retoris yang menohok.
“Jadi balik lagi ke awal, yang nunjuk dia jadi Menteri Pendidikan ini waras
atau enggak?” tegasnya.
Sumber:
suara
Foto: Kolase foto Jokowi dan Nadiem Makarim. [Ist]
Artikel Terkait
Kena Reshuffle Kabinet, Budi Arie Langsung Unfollow Prabowo, Netizen: Cie Ngambek
Pembantu Baru Presiden Diwanti-wanti Jaga Omongan
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Dikabarkan Jabat Menko Polkam Ad Interim
Polemik Ijazah Jokowi dan Gibran Kembali Mencuat, Roy Suryo Bawa Bukti Baru Minta RDPU di DPR