NARASIBARU.COM - Ibu Kota Nusantara (IKN) tak hanya menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga ancaman krisis air bersih yang nyata. Sebuah riset mutakhir mengungkap, hanya 0,5 persen air yang benar-benar tersedia langsung di permukaan, sementara sebagian besar lainnya tersimpan dalam vegetasi atau justru merupakan kawasan nonair.
Peneliti Ahli Utama dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Laras Tursilowati, menegaskan bahwa temuan ini harus menjadi perhatian serius, mengingat pemerintah punya target memindahkan ibu kota politik pada 2028.
“Hasil ini bisa dianggap sebagai warning bagi pemangku kebijakan. Air yang benar-benar terlihat di permukaan hanya 0,5 persen. Angka ini tentu jauh dari ideal untuk menopang kebutuhan kota,” tegas Laras dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/10/2025).
Angka ini didapat dari kajian yang menggunakan data satelit dan metode Artificial Neural Network (ANN) dengan akurasi 97,7 persen.
“Saat terakhir ke IKN, terlihat sudah ada danau buatan. Namun, volumenya masih sangat kecil untuk menopang kebutuhan jangka panjang. Air permukaan memang sedikit sehingga harus ada strategi untuk memperbanyak cadangan melalui embung atau waduk kecil,” terangnya.
Masalahnya diperparah oleh karakteristik tanah setempat. Keberadaan rawa dan gambut, ditambah tingginya laju pembangunan lahan non-hijau, semakin memperbesar risiko kelangkaan. Air gambut, misalnya, tidak bisa langsung digunakan tanpa melalui proses pengolahan yang rumit dan mahal.
Laras menekankan, solusi untuk masalah ini harus komprehensif dan melibatkan kolaborasi lintas disiplin ilmu. Kajian hidrologi, upaya konservasi lahan, dan pembangunan infrastruktur pengelolaan air harus berjalan beriringan.
“Ini bukan sekadar isu teknis, tapi menyangkut biaya besar yang harus dihitung secara matang. Pembangunan ibu kota tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga ekologi,” katanya.
“Air bisa jadi rebutan jika tidak ada pengelolaan yang bijak. Kesadaran untuk menghemat dan tidak mencemari air harus dibangun sejak awal,” pungkas Laras.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah memutuskan nasib megaproyek warisan pendahulunya Joko Widodo (Jokowi). Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 disebutkan bahwa "perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik pada 2028".
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menjelaskan maksud Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi ibu kota politik pada 2028. Ia menjelaskan 2028 menjadi target lengkapnya pembangunan 3 unsur kekuasaan negara yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ia menekankan pada intinya ibu kota politik berarti IKN akan menjadi pusat pemerintahan.
"Intinya begini, kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai Ibu Kota, maka tiga lembaga yang merupakan pilar kenegaraan, apa aja tuh? eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu sudah harus ada fasilitasnya," kata dia di Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Artikel Terkait
Setahun Pemerintahan Prabowo Harus Segera Bersihkan Geng Solo
Beda dengan Jokowi, Popularitas Prabowo Tak Semu
Babe Haikal Ancam Ilegalkan Produk yang Tak Punya Sertifikasi Halal, DPR: Kebijakan Ngawur!
Jebakan Klik Link Video Viral 8 Hilda Pricillya, Begini Awal Mula Tautan Beredar