China Pesta Pora Atas Jerih Payah Jokowi, Kok Bisa?

"Ini artinya rakyat kehilangan kesempatan menikmati pendapatan tambahan dari nikel miliknya selama 25 tahun. Selain itu juga tidak perlu membayar pajak pertambahan nilai (PPN), padahal jelas-jelas mereka di sini melakukan pengolahan yang menaikkan nilai tambah dan nilai tambah itu sepenuhnya diambil oleh mereka semua," kata Rofik.

Ketiga, dia berargumen perusahaan smelter China juga sementara ini bebas dari pajak ekspor atau bea keluar karena belum diberlakukannya penerapan pajak ekspor produk hilirisasi nikel setengah jadi berupa Feronikel dan NPI (Nickel Pig Iron).

"Selama belum diberlakukan maka selama itu pula kita kehilangan potensi penerimaan," ujar Rofik.

Terakhir, Rofik mengungkapkan industri smelter China ini juga sebagian besar memanfaatkan tenaga kerja berasal dari negara mereka dengan mayoritas bukan dengan visa kerja. 

"Ini juga merugikan penerimaan negara dari pendapatan tarif visa serta dari sisi pajak PPh individu," tutur Rofik.

Hilirisasi adalah mimpi besar Jokowi. Hilirisasi ini dimulai pada tiga tahun lalu. Pemerintah mengklaim hilirisasi nikel ini pada 2022 lalu, telah mencetak nilai tambah sebesar US$ 33 miliar atau Rp514,3 triliun (kurs Rp15.585 per US$). 

Realisasi itu naik signifikan dari yang tahun 2021 mencapai US$ 20,9 miliar, bahkan dari tahun 2018-2019 yang hanya US$ 3,3 miliar.

Pada 2023, nilai tambah dari hilirisasi nikel di dalam negeri diperkirakan bisa naik lagi. Nilainya ditargetkan mencapai US$ 38 miliar atau Rp592,2 triliun (kurs Rp15.585 per US$) pada tahun 2023.

Jokowi menegaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan pelarangan ekspor mineral mentah (raw material) ke luar negeri. 

Bijih bauksit akan dilarang pada Juni 2023 dan selanjutnya, Jokowi akan melarang ekspor tembaga.

"Kalah di WTO (soal nikel) kita tambah lagi stop ekspor bauksit. Nanti pertengahan tahun kita akan tambah lagi stop ekspor tembaga. Kita harus berani seperti itu," terang Presiden Jokowi.

Obsesi Jokowi terhadap hilirisasi juga terpancar dari pesan kuatnya bagi penerusnya kelak. 

Bahkan, dia berharap calon pemimpin Indonesia ke depan tidak gentar jika kebijakan hilirisasi ini mendapatkan tekanan dari asing.

"Saya akan titip kepada pemimpin berikutnya jangan takut digugat oleh negara manapun. Kalau digugat ya cari pengacara cari lawyer yang terbaik agar gugatan kita menang tapi tahun terakhir kalah. Kalah pun tidak boleh mundur, saya naik banding," ungkap Jokowi dalam acara puncak Musra, Minggu (15/5/2023). [IndonesiaToday/cnbc]

Sumber: cnbcindonesia.com