“Hari ini kami menuntut bahwa eskalasi dan masifitas dari mahasiswa harus terus digeraan dan terus ditambah. Kami mengecam keras dan mengutuk keras segala praktik politik dinasti yang itu buruk dan jelek bahkan keji bagi proses demokrasi di Indonesia,” tegas Koordinator BEM Nusantara DIY Arya Dwi Prayitno, dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Group) Sabtu (28/10).
Arya melanjutkan, masyarakat dipertontonkan aksi tak wajar dari beberapa pejabat negara. BEM Nusantara beranggapan upaya mewujudkan dinasti politik sangat sistematik. Berupa judicial review yang bertujuan mengubah konstitusi perundang-undangan pemilu.
BEM Nusantara menuntut agar Pemerintah merevisi atau membatalkan kebijakan tersebut. Selain itu juga menuntut adanya reformasi dalam tubuh MK.
Tujuannya agar tetap memiliki integritas dan menghindari politik kepentingan berlandaskan hubungan kekeluargaan.
“Menuntut Pemerintah mengembalikan integritas MK atau mereposisi MK sebagai lembaga negara yang memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas. Kedua kami menuntut untuk menolak dan melawan segala bentuk politik dinasti, yang terakhir kami menuntut pencopotan Ketua MK,” pungkasnya.
Sumber: jawapos
Artikel Terkait
Gaji Pegawai Pajak 2024: Tunjangan Kinerja (Tukin) Capai Rp117 Juta per Bulan
Viral Video Wanita Joget Pegang Ikan Pesut Mahakam Langka, Netizen Geram & Ancaman Hukumnya
Keracunan Massal di Mojokerto: 261 Siswa Terdampak Soto Ayam MBG, Ini Data & Penyebabnya
Denada Buka Suara Soal Gugatan Anak Kandung Rp 7 Miliar: Fakta dan Pernyataan Resmi