Anies menyebut, SBY membangun jalan nasional sepanjang 11.800 kilometer.
Sementara di pemerintahan Jokowi, jalan nasional yang dibangun baru sepanjang 590 kilometer.
Konteksnya, Anies menilai negara dengan institusi ekonomi yang ekstraktif cenderung abai dengan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, karena era Jokowi lebih mendorong pembangunan jalan tol berbayar dibanding jalan nasional yang gratis.
Menurut Hedy, Anies salah menginterpretasi data BPS. Menurut dia, panjang jalan nasional saat era SBY yang disampaikan Anies tersebut, adalah perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, bukan pembangunan jalan baru.
"Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, bukan itu data BPS. Jadi salah interpretasi data BPS," - Hedy Rahadian, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR di Kompleks DPR, Rabu (24/5)-
Hedy mencontohkan, ada jalan provinsi yang sudah terbangun, kemudian di tahun 2000-an ada SK baru keluar yang menyatakan perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.
Dengan begitu, bukan berarti total panjang jalan nasional yang disinggung Anies merupakan pembangunan baru di era SBY.
"Waktu zaman SBY kan menambah jalan nasional, itu kebanyakan bukan hasil pembangunan. Memang ada, tapi sedikit. Zaman Jokowi juga sama, ada perubahan walau sedikit," - Hedy Rahadian, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR-
Artikel Terkait
Dokumen Epstein Ungkap Kunjungan ke Bali 2002 dan Tautan ke Donald Trump
10 Surat Tanah Tidak Berlaku 2026: Segera Urus Sertifikat di BPN!
5 Rekomendasi Bare Metal Server Terbaik 2024 untuk SaaS dan Startup
Berkas Epstein Dibuka: Memo FBI Sebut Trump Dikendalikan Israel - Fakta dan Isi Dokumen