KPU Dinilai Terjebak Hal Teknis dan Abai Kualitas Pemilu: Cuma Agenda Rutin

“Jika pemilu terus begini, yang terjadi hanya pergantian formasi, pergantian orang dan rutinitas."

Setiap penyelenggaraan pemilu semestinya memiliki terobosan baru seperti menguatkan diskusi dan kontestasi politik, adu gagasan bukan malah sebaliknya makin merebaknya politik uang, depolitisasi, oligarki politik, dan politik identitas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu sudah semestinya melakukan tugasnya demi kualitas demokrasi secara esensial yang lebih baik di 5 tahun mendatang dan bukan hanya menjadi panitia rutin pencoblosan kertas suara.

Hal itu mengemuka dalam Diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk "Pemilu 2024: Antara Penegakan Hukum dan Keberpihakan Ekonomi," Jumat (26/5), di selasar timur Gedung Pusat UGM.

Diskusi yang diselenggarakan oleh Humas dan Protokol UGM ini menghadirkan tiga orang narasumber yakni Sosiolog Politik UGM, Arie Sujito, Ketua Pusat Kajian Demokrasi Konstitusi, dan HAM FH UGM, Yance Arizona, dan Ekonom FEB UGM, Dumairy.

Sosiolog UGM, Arie Sudjito, sangat menyayangkan diskursus publik yang mengemuka dalam masa jelang pemilu 2024 ini didominasi justru oleh pertarungan antar partai sebagai konspirasi membentuk blok politik tanpa adanya pertarungan ide dan gagasan.

Arie mengkritisi peran vital KPU sebagai penyelenggara pemilu yang terjebak pada hal teknis dan prosedural, namun tidak menguatkan kualitas pemilu dengan melakukan edukasi ke calon pemilih muda, edukasi larangan politik uang hingga mencegah terjadinya kampanye politik identitas.

“Jika pemilu terus begini, yang terjadi hanya pergantian formasi, pergantian orang dan rutinitas. Pemilu kita terjebak pada rutinitas, terjebak pada teknokrasi,” paparnya.