Jokowi Cawe-Cawe Pilpres: Dikritik, Dibantah, Sekarang Diakui Demi Negara

Jokowi menegaskan urusan penetapan dan mengusung capres-cawapres adalah kewenangan partai atau gabungan partai, sesuai ketentuan UU Pemilu.

"Kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka, boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada," kata politikus PDIP itu.

"Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik," imbuh dia.

4. Akui Cawe-cawe Capres, Jokowi Sebut Demi Negara

Teranyar, Jokowi tak ragu blak-blakan bahwa dirinya memang cawe-cawe soal capres. Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media, Senin (29/5) di Istana Kepresidenan.

Usai pertemuan, Wapemred Kompas Yogi Nugraha mengatakan Jokowi banyak membahas soal cawe-cawe. Namun katanya, terkait kepentingan negara.

"Ada lebih dari 7 kali Pak Presiden mengatakan cawe-cawe. Kemudian dikaitkanlah dengan soal capres. Tadi mengatakan begini 'pemimpin di tahun 2024, 2029, dan 2034 itu sangat krusial. Untuk mewujudkan 13 tahun'," kata dia.

Saat ditanya siapa capres yang didukung, Jokowi tak menjawab nama tapi dia menyebut harus cawe-cawe demi kepentingan negara.

"Ya saya untuk hal ini, (ini konteksnya untuk 13 tahun momentum ya) saya harus cawe-cawe, karena untuk kepentingan negara," katanya menirukan Jokowi.

"Dia menggarisbawahi bahwa ini tidak ada kaitannya dengan abuse of power sebagai seorang presiden, 'saya tidak akan menggunakan aparat'," tambah Yogi.

Pemred TvOne Karni Ilyas juga mengatakan hal serupa, bahas cawe-cawe secara normatif untuk kepentingan negara.

"Ya dia bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang," tutur Karni.

"Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi," tutupnya.

Berikut penjelasan Istana soal Presiden Jokowi cawe-cawe:

Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.

Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.

Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dll

Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN.

Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoaks, dampak negatif AI, hingga black campaign melalui media sosial/online.

Terkait pilihan rakyat:

1. Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat
2. Presiden akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.

Sumber: