Alasan Mayor Teddy Naik Pangkat Jadi Letkol, Dapat Penghargaan dari Mabes TNI

"Penjelasan ini sangat diperlukan bukan hanya sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi tata kelola di TNI, tetapi juga untuk memastikan bahwa kenaikan pangkat ini tidak diwarnai unsur politik dan kekuasaan."

"Mengingat Teddy Indra Wijaya ini tengah berada di jabatan sipil, bukan dinas kemiliteran. Sehingga berbagai unsur kenaikan pangkat ini tentu berpotensi minim unsur kemiliterannya," jelas Ikhsan dalam keterangannya, Sabtu.

Tak hanya itu, transparansi diperlukan untuk mengurangi kecemburuan antara perwira menengah (pamen) TNI.

Ikhsan berpendapat, pemberian kenaikan pangkat karena kedekatan individu dengan kekuasaan, akan berdampak negatif kepada pamen lainnya yang berada di lapangan.

"Sebab kenaikan pangkat yang dipermudah karena dekat dengan kekuasaan, tentu akan berdampak negatif terhadap pamen lainnya yang selama ini lebih akrab dengan medan lapangan atau hal-hal berbasis kemiliteran lainnya," imbuh dia.

Sementara itu, TB Hasanuddin menduga kuat kenaikan pangkat Teddy tak sesuai aturan.

Pasalnya, baru kali ini, TB Hasanuddin mendengar ada istilah Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP).

Soal KPRP itu tercantum dalam salinan surat perintah dengan Kop dan Logo Markas Besar TNI Angkatan Darat nomor Sprin/674/II/2025 yang menyatakan kenaikan pangkat Teddy.

"Kenaikan pangkat untuk Mayor Teddy menjadi Letkol itu, sepertinya tidak sesuai dengan aturan yang biasa," kata TB Hasanuddin, kepada wartawan Jumat (7/3/2025).

"Lalu kenaikan pangkat reguler percepatan ini hanya berlaku kepada Mayor Teddy atau berlaku kepada seluruh prajurit?" ujarnya.

Di kesempatan berbeda, Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menilai kenaikan pangkat Teddy bukan karena prestasi, tetapi bersifat politis.

Sejak menjadi ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini, kata Ardi, Teddy tidak pernah melaksanakan tugas sebagai prajurit TNI di lapangan dan berprestasi.

Ardi justru menyebut Teddy melakukan berbagai pelanggaran, seperti yang terjadi saat Pilpres 2024.

Saat itu, ujar Ardi, Teddy melanggar netralitas TNI karena memakai atribut pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Imparsial memandang kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letkol sangatlah politis dan tidak didasarkan pada prestasi maupun merit system," ujar dia beberapa waktu lalu.

"Jangan salahkan apabila publik menilai bahwa kenaikan pangkat Mayor Teddy bukanlah berdasarkan prestasi merit system, tetapi cenderung berdasarkan politis," imbuhnya

Sumber: Tribunnews