Ditanya Alasan Dukung RUU TNI, Jawaban Massa Aksi Bikin Geleng-Geleng Kepala: Nggak Tahu

Pengesahan RUU TNI yang dilakukan oleh DPR RI memicu aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat. Namun, di antara kerumunan demonstran yang menolak revisi Undang-undang TNI tersebut, terdapat beberapa orang yang mendukungnya.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat segelintir orang yang berdiri di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025) sembari membawa spanduk berwarna merah putih.

Pada spanduk tersebut terdapat keterangan yang berbunyi, "Aksi damai! Dalam rangka mendukung RUU TNI, mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan RUU TNI demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia".

Penasaran dengan alasan mengapa massa aksi tersebut mendukung RUU TNI, beberapa orang pun bertanya secara langsung. Hal ini terlihat dalam cuplikan video yang dibagikan oleh akun X @MiskinTV_.

Tampak dua orang pemuda berbaju hitam yang berdiri di depan Gedung DPR RI dan ingin mewawancarai para massa aksi yang mendukung RUU TNI.

"Selamat siang teman-teman, kita ada di depan gerbang DPR, di mana banyak masyarakat yang mendukung RUU TNI. Coba kita tanya satu-satu, kira-kira kenapa mereka mendukung. Mas, kenapa mendukung mas?" tanya salah satu lelaki tersebut sambil berjalan mendekati massa aksi.

Namun, pria yang memegang spanduk tersebut tidak memberikan alasannya. Ia hanya menjawab bahwa dirinya tak tahu.

"Nggak tahu," jawab salah satu massa aksi sembari menggelengkan kepala.

Pria di video itu kemudian berusaha untuk bertanya ke pendukung lainnya.

"Ini kita ada yang mendukung ya, hebat sekali. Kira-kira, kenapa mas mendukung RUU TNI?" tanyanya lagi.

Alih-alih langsung menjawab, pendukung RUU TNI tersebut terlihat bingung. Ia terlihat celingak-celinguk seolah mencari bantuan, sebelum akhirnya menarik spanduk dan menyembunyikan wajahnya.

"Nggak tau kenapa, tapi mendukung," jawabnya.

Video yang telah ditonton sebanyak lebih dari 5,2 juta penayangan itu pun menuai beragam komentar. Jawaban yang diberikan oleh massa aksi pendukung RUU TNI itu menarik atensi publik. Namun, warganet menduga jika massa aksi tersebut hanyalah demonstran bayaran karena tak mampu memberikan alasan yang logis.

"Minimal kalau nyewa orang buat demo itu dikasih briefing dulu. Kocak," tulis pemilik akun.

Sebelumnya, sejumlah pihak telah menyuarakan penolakan untuk revisi Undang-undang Tentara Nasional Indonesia, salah satunya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Menurut YLBHI, revisi UU TNI tersebut membuka potensi kembalinya dwifungsi ABRI yang justru bertentangan dengan amanat reformasi, mengancam demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia (HAM).

Lebih lanjut, RUU TNI dinilai bertolak belakang dengan agenda reformasi yang seharusnya mendorong fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara. Jika undang-undang tersebut diterapkan, maka TNI dapat kembali ke ranah sosial-politik dan ekonomi-bisnis, sebagaimana hal serupa juga terjadi di era Orde Baru.

Oleh karena itu, tak sedikit publik yang turut mengkhawatirkan hal tersebut.

"Ini alasan kenapa pemerintah tidak memperbaiki sektor pendidikan, karena rakyat bodoh bisa diberdayakan untuk kepentingan pemerintah dan murah pula, paling per orang 50 ribu," komentar @kaca**********

"Ya Allah jujur kalau dilihat dari sisi lain kasihan, karena mereka dengan entengnya mengiyakan demo buat pemerintah mungkin untuk upah seminimum mungkin biar bisa menghidupi dirinya," tambah @ells*********

"Nggak tau kenapa, tapi mendukung. Bukti mental rakyat harus diubah, kalau gini terus akan selamanya jadi mainan," timpal @pansea**********

"Nah ini contoh grassroot, mereka nggak akan sadar, tunggu bener-bener nggak ada lagi sewa buzzer atau orang-orang yang begitu baru deh pada sadar negaranya lagi hancur," sambung @n928*********

"Bisa lihat kan level pendidikan negara ini. Malu sih kalau sampai sekarang masih apatis dan merasa efeknya nggak berdampak ke kalian," tulis @inie*****

Sumber: suara

Foto: Dua wanita tetap berdiri tegap membawa poster berisikan penolakan terhadap RUU TNI di depan gerbang Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. (Suara.com/Novian)