Lucky Hakim Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Komisi II DPR Minta Kemendagri Berikan Sanksi

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyentil perilaku Bupati Indramayu Lucky Hakim yang berlibur ke Jepang bersama keluarganya. Namun, Lucky diketahui tidak meminta izin kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Menurut Rifqi, perilaku Lucky tak patut. Sebab, seorang kepala daerah tak mengenal kata libur. Hal itu merupakan konsekuensi ketika terpilih sebagai kepala daerah.

"Di dalam diri kepala daerah melekat fungsi pelayanan publik yang tidak mengenal kata libur," katanya kepada wartawan, Senin (7/4/2025).

Dia menegaskan, seorang kepala daerah terikat dengan berbagai ketentuan perundang-undangan. Salah satunya wajib mendapatkan izin secara berjenjang.

"Jika dia bupati, wali kota, (izin) melallui gubernur dan terakhir Kemendagri. Jika gubernur, melalui mendagri untuk mendapatkan izin dari presiden," kata Rifqi.

Politisi NasDem itu meminta hal serupa menjadi pembelajaran kepala daerah lainnya. Dia pun meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi kepada Lucky.

"Persitiwa Lucky Hakim ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia untuk lebih menertibkan diri," kata Rifqi.

"Di sisi lain, saya mendorong agar Kemendagri memberikan sanksi kepada yang bersangkutan agar kemudian ini menjadi pembelajaran bagi para kepala daerah yang lain," sambungnya.

Sebagai informasi, ramai di media sosial Bupati Indramayu Lucky Hakim terlihat tengah berlibur ke Jepang bersama keluarganya.

Namun, perjalanan liburan itu tak diketahui apalagi mengantongi izin dari Gubernur Jawa Barat atau bahkan Menterian Dalam Negeri RI (Mendagri).

Peristiwa tersebut bahkan turut diunggah oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam instagram resminya.

"Selamat berlibur Pak Lucky Hakim. Nanti kalau ke Jepang lagi, bilang dulu ya," tulis Dedi dalam unggahan Instagramnya. 

Sumber: era

Foto: Lucky Hakim Liburan ke Jepang/Net