Dedi Mulyadi Mau Bagi-bagi Rp 10 Juta ke Warga jika Jadi Gubernur DKI, Stafsus Pramono: Salah Hitung!

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menanggapi soal pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyatakan akan membagikan uang Rp10 juta jika menjadi Gubernur Jakarta.

Dalam pernyataannya, Dedi menyebut Jakarta memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat banyak dibandingkan jumlah warganya.

Dengan besaran APBD sekitar Rp91 triliun dan anggapan jumlah warga sekitar 10 juta orang, Dedi mengaku bisa memberikan sekitar Rp10 juta kepada tiap Kepala Keluarga (KK).

Bantuan warga yang disampaikan Dedi ini akan diberikan tiap bulan dan diperkirakan hanya menghabiskan Rp20 triliun per tahun.

Terkait itu, Chico pun menyoroti soal nominal salah hitung yang disebutkan Dedi.

Menurutnya, dana yang dihabiskan bukan Rp20 triliun per tahun melainkan Rp240 triliun jika menggunakan hitungan Dedi.

"Kang Dedi salah hitung," ujar Chico kepada wartawan, Senin (12/4/2025).

Meski demikian ia tak mempersoalkan mengenai salah hitung yang dilakukan Dedi.

"Mungkin terlalu semangat jadi salah hitung," jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menilai Dedi punya semangat yang sama dengan Gubernur Pramono Anung untuk menyejahterakan warga.

"Tapi prinsipnya niat baik kok. Sama dengan Pak Pram ingin menyejahterakan warganya," pungkasnya.

Sebelumnya Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menilai Gubernur Jawa Barat harus memahami fungsi dan tujuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga minimal bisa membedakan antara APBD dan bantuan sosial (bansos).

"Sehingga tidak ada lagi sesat pikir dalam membedakan keduanya," kata Rio di Jakarta.

Pernyataan Rio itu disampaikan saat dimintai tanggapan terkait Penyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan memberikan Rp10 juta bagi warga DKI Jakarta jika ia menjadi gubernur.

Menurut dia, anggaran APBD yang dimiliki DKI Jakarta setiap tahunnya memang Rp90 triliun, akan tetapi ibu kota negara itu memiliki lima kota administrasi dan satu kabupaten yang tidak memiliki status otonom seperti provinsi lainnya.

Sehingga, daerah tersebut kata dia, tidak memiliki APBD sendiri seperti daerah lain di Indonesia, sehingga APBD DKI merupakan gabungan dari kota yang ada.

"Berbeda dengan daerah yang memiliki otonomi daerah, yakni DPRD Kabupaten/Kota bisa mengajukan APBD-nya sendiri," jelas dia.

Ia mengatakan bahwa jika narasi itu terus berkembang maka akan berdampak negatif bagi daerah DKI Jakarta, padahal APBD itu berbeda fungsinya dengan bantuan sosial (bansos).

Karena kata Rio, dalam APBD sebagai pedoman dalam mencapai tujuan daerah sebag sejatinya tugas pemerintah adalah memastikan berjalannya pembangunan daerah serta pelayanan publik yang maju, adil dan merata.

Ia menambahkan dalam APBD dapat mengatur, merencanakan serta mengawasi berbagai program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, membuka lapangan pekerjaan, membangun transportasi massal dan lain sebagainya," katanya.

Rio kemudian meminta Dedi selaku Gubernur harus memahami benar fungsi dan tujuan dari APBD atau minimal bisa membedakan antara APBD dan bansos.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada acara Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) 2025 di Bandung, Selasa (6/5) mengungkapkan bahwa APBD DKI Jakarta itu Rp90 triliun padahal penduduknya hanya 10 juta.

"Kalau di Jakarta itu dari 10 juta, ada dua juta kepala keluarga. Itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp10 juta, karena 10 juta di kali dua juta hanya Rp20 triliun, kalau saya gubernurnya, saya bagi," kata Dedi.

Sumber: suara

Foto: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama dengan Menteri HAM Natalius Pigai saat menggelar pertemuan di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]