UPDATE! Berkunjung ke Boyolali, Rismon Sianipar: Tidak Ada Bukti Jokowi KKN

NARASIBARU.COM - Belum selesai, polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi terus bergulir. Bahkan, Rismon Sianipar tidak pernah berhenti mencari kebenarannya.

Teranyar, Pakar Digital Forensik ini mengunjungi Kabupaten Boyolali untuk mencari informasi mengenai Jokowi yang disebut pernah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN).

"Setelah saya berkunjung langsung ke kab Boyolali, kec Wonosegoro, tidak ada bukti atau dokumen yang membuktikan Jokowi KKN di kecamatan tersebut," kata Rismon di X @SianiparRismon (13/6/2025).

Ia pun mempertanyakan dasar Bareskrim Polri membuat kesimpulan atas keterangan mengenai lokasi KKN Jokowi.

"Entah darimana Bareskrim simpulkan data tersebut," tandasnya.

👇👇

Setelah saya berkunjung langsung ke kab Boyolali, kec Wonosegoro, tidak ada bukti atau dokumen yang membuktikan Jokowi KKN di kecamatan tersebut. Entah darimana Bareskrim simpulkan data tersebut.https://t.co/TDqkAMk6WL pic.twitter.com/6bYilTKBjp

— Rismon Hasiholan Sianipar (@SianiparRismon) June 13, 2025

Sebelumnya, penasihat Ahli Kapolri, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, menanggapi maraknya tuduhan terkait keaslian ijazah Presiden RI ke-7, Jokowi.

Ia menilai bahwa isu ini tak hanya sekadar polemik biasa, tetapi sudah mengarah pada potensi tindak pidana seperti fitnah, ujaran kebencian, hingga provokasi.

Menurutnya, penyidik tidak perlu terburu-buru dalam menetapkan tersangka karena perkara ini diperkirakan akan menyeret banyak pihak.

"Nggak perlu buru-buru menetapkan tersangka. Menurut saya kasus ini jadi banyak sekali tersangkanya," ucap Aryanto Sutadi, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube iNews, Rabu (4/6/2025).

Ia menjelaskan, proses penanganan oleh aparat penegak hukum saat ini masih dalam tahap pengumpulan alat bukti yang cukup untuk mendalami unsur pidana yang muncul.

Aryanto menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi isu ini, khususnya bagi mereka yang kerap melontarkan tudingan di ruang publik.

"Polisi itu, satu ada LP dia akan cari bukti-buktinya, tetapi kalau di dalam penyidikan itu ditemukan ada tindakan pidana maka dia bisa membuat pengusutan lagi. Itu dalam rangka pembuktian kepada masyarakat, setiap tindak pidana itu harus diklarifikasi, apakah betul atau tidak," jelasnya.

Ia bahkan meyakini bahwa jumlah individu yang berpotensi menjadi tersangka akan bertambah seiring berjalannya waktu. 

"Saya yakin akan ada banyak tersangka, termasuk inisial-inisial yang disebutkan. Saya yakin makin banyak (tersangka)," sebutnya.

Aryanto turut mengingatkan bahwa perdebatan seputar isu ijazah Jokowi telah meninggalkan jejak digital yang tidak bisa dihapus, dan dapat menjadi bukti atas dugaan pelanggaran hukum.

"Karena perdebatan di dalam ini merupakan jejak-jejak digital yang nggak bisa dihapus, bahwa orang itu sudah memfitnah, mengumbar provokasi, mencemarkan dan sebagainya. Itu saya ingatkan aja," tutupnya.

Sumber: Fajar