Menurut Dedi, dalam konteks kepemimpinan nasional seharusnya yang dibahas bukanlah soal mulai dari nol, tetapi soal kepiawaian pemimpin dalam melanjutkan pembangunan. Artinya, jika sebelumnya ternyata tidak sesuai koordinat, maka dengan terpaksa tentu harus memulai arah baru, tidak kemudian harus melanjutkan.
"Tetapi, jika memang sudah tepat, maka baiknya tinggal lanjutkan," demikian Dedi menekankan.
Dedi kemudian mencontohkan kebijakan Jokowi yang tidak perlu dilanjutkan yakni utang negara yang saat ini ditinggalkan Jokowi. Ia memandang tidak dapat dilanjutkan.
"Itulah sebab harus ada kebijakan ekstrem yang bahkan harus menghapus kebijakan rezim terdahulu. Jokowi mungkin baik, tetapi tidak haram untuk tidak diikuti penerusnya," pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Eggi Sudjana Sebut Roy Suryo Belagu Soal Kasus Ijazah Jokowi: Analisis & Daftar Tersangka Terbaru
Kontroversi Ijazah Jokowi: Rektor UGM Sebut 2 Tanggal Lulus Berbeda, Mana yang Benar?
Reshuffle Kabinet Prabowo: Strategi Lepas dari Geng Solo dan Bayang-Bayang Jokowi?
Reshuffle Kabinet Prabowo 2026: Menlu Retno Marsudi & Menko PMK Muhadjir Effendy Diganti?