Agenda Besar di Balik Isu Ijazah Dianggap Tak Berdasar & Tendensius

NARASIBARU.COM  - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi bahwa ada agenda besar di balik isu ijazah palsu dan usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak berdasar dan cenderung tendensius.

"Tak mendasar dan tendensius," kata Jamiluddin dalam keterangannya, Rabu (16/7/2025).

Menurut Jamiluddin, ada dua pertimbangan utama yang menguatkan pandangannya itu. 

Pertama, persoalan ijazah palsu sudah muncul saat Jokowi masih presiden. 

Pada saat itu, kata dia, kekuatan politik Jokowi sangat besar sehingga banyak elemen masyarakat yang tak bisa bersuara. 

"Setelah Jokowi lengser, elemen yang mempersoalkan ijazah palsu tidak berubah. Pemainnya tetap Roy Suryo dan kawan-kawannya. Mereka ini tetap konsisten dengan keyakinannya terkait ijazah Jokowi," ujar Jamiluddin.

Lagi pula, Jamiluddin menegaskan belum terlihat ada kekuatan besar yang ikut mendorong isu tersebut hingga saat ini.

"Kalau ada penggelembungan kekuatan yang muncul, barulah ada indikasi ada kekuatan besar yang akan merusak reputasi Jokowi. Tetapi nyatanya, hanya kelompok masyarakat yang itu-itu saja yang terus mempersoalkan ijazah Jokowi," tegasnya.

Dia juga menilai bahwa dukungan yang belakangan muncul hanyalah bentuk solidaritas terhadap konsistensi kelompok tersebut, bukan bagian dari skenario besar untuk menjatuhkan reputasi Jokowi.

Lebih lanjut, Jamiluddin juga merespons usulan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. 

Menurut dia, tudingan adanya kekuatan besar di balik gerakan tersebut juga tidak beralasan.

"Sebagai purnawirawan yang sudah sepuh umumnya sudah tidak punya ambisi politik lagi. Mereka ini hanya ingin bangsa dan negara ini berjalan dalam koridor hukum," ungkapnya.

Menurutnya, para purnawirawan lebih menempatkan masa depan bangsa sebagai prioritas utama, sehingga sekecil apa pun ancaman terhadap masa depan negara akan mereka sikapi dengan serius.

"Para purnawirawan juga elemen masyarakat yang punya integritas. Karena itu, mereka tidak akan mudah diperalat oleh pihak mana pun. Karena itu, kalau Jokowi menuding ada kekuatan besar dibalik usulan pemakzulan Gibran, berarti Jokowi tak memahami dan meremehkan integritas purnawirawan terhadap bangsa dan negara," tutur Jamiluddin.

Bagi purnawirawan, menurut Jamiluddin, sekecil apapun yang dapat menyuramkan bangsa dan negara tentulah akan mereka lawan.

"Jadi, sungguh naif kalau ada tuduhan bahwa ada kekuatan besar yang dapat menyetir mereka. Ini terkesan meremehkan integritas purnawirawan TNI," tegasnya.

Sebagai mantan presiden, Jamiluddin menambahkan Jokowi harusnya menyampaikan tuduhan tersebut dengan bukti. 

"Dengan begitu, Jokowi tidak dinilai menyebarkan rumor. Ini tentu sangat potensial memecah keutuhan bangsa," imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi curiga ada agenda besar politik di balik polemik ijazahnya, termasuk upaya pemakzulan putranya Gibran dari kursi Wakil Presiden.

"Saya berperasaan, memang kelihatannya ada agenda besar politik, di balik isu-isu ijazah palsu, isu pemakzulan," kata Jokowi saat ditemui di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (14/7/2025).

Menurut dugaan Jokowi, salah satu motif dari agenda besar politik adalah untuk menurunkan reputasi politiknya. 

Termasuk mengaburkan prestasi-prestasi yang ia lakukan selama dua periode memimpin sebagai Presiden RI. 

"Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade," ujar dia. 

"Termasuk itu (isu pemakzulan) jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik," ucap Jokowi.

Meski demikian, Jokowi menyatakan dirinya merespons itu secara biasa saja. 

"Ya buat saya biasa-biasa aja lah dan biasa, ya bisa," imbuh dia

Sumber: Tribunnews