Mahfud menekankan, kritik terhadap DPR maupun partai politik sah-sah saja. Namun, wacana pembubaran DPR justru berbahaya bagi kelangsungan demokrasi.
“Kita kritik partai, kita kritik DPR, tapi jangan bicara pembubaran DPR. Karena suatu negara demokrasi itu bahaya kalau tidak ada DPR. Betapapun orang, sudahlah percayakan kepada seorang penguasa yang bagus, itu tetap resikonya tetap ada. Karena penguasa tanpa diimbangi DPR itu bisa sewenang-wenang,” jelasnya.
Ia menambahkan, meskipun kualitas demokrasi masih dinilai rendah, sistem tetap memberi ruang bagi rakyat untuk mengoreksi melalui pemilu.
“Kalau demokrasi ada DPR seumpama buruk pun masih ada waktu untuk mengevaluasi melalui pemilu, masih ada waktu kita untuk mengkritik,” ungkapnya.
Eks Hakim Mahkamah Konstitusi itu juga mengingatkan pengalaman sejarah di masa Presiden Soekarno yang pernah membubarkan DPR dan MPR.
“Saya mau mengingatkan ketika dulu Bung Karno pernah membubarkan DPR, MPR dan sebagainya. DPR memang partai politik, dan sejak dulu memang ngaco,” pungkas Mahfud
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Ijazah Jokowi Pakai Materai Rp100 vs Rp500, Sah atau Tidak? Jubir PSI Beri Klarifikasi
Polemik Ijazah Jokowi: Analisis Dampak Hukum & Politik Elektoral 2024
Kunjungan Rahasia Eggi Sudjana dan Damai Lubis ke Jokowi Disebut Aib Besar, Ini Kata Kuasa Hukum Roy Suryo
Kontroversi Mens Rea Pandji Pragiwaksono: Analisis Tudingan Antek Asing & Kaitan Gibran