Namun, situasi kini berbeda. Presiden Prabowo Subianto memilih melakukan efisiensi dan sesungguhnya rakyat mendukung hal tersebut.
Sayangnya, di saat yang bersamaan anggota dewan justru mendapat kenaikan tunjangan. Sehingga membuat rakyat geram dan turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa.
"Rakyat menganggap elite politik ekonomi berkolaborasi membuat kebijakan yang menguntungkan segelintir pihak tetapi membebani rakyat. Contoh yang paling mudah ini tentang tunjangan yang diterima oleh anggota DPR," jelasnya.
Maka dari itu, Founder Lembaga Survei Kedai KOPI tersebut menekankan, hal terpenting yang dibutuhkan masyarakat adalah rasa empati dari para penguasa.
"Misal kalau macet, ya bareng-bareng. Tidak perlu pejabat merasa kalau macet harus duluan,” Jadi kalau bisa bikin meeting jangan di tempat yang berjauhan, deket-deket aja dan jangan di jam macet. Kalaupun di jam macet ya berangkat lebih awal," pungkas Hensat.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Kontroversi Ijazah Jokowi: Rektor UGM Sebut 2 Tanggal Lulus Berbeda, Mana yang Benar?
Reshuffle Kabinet Prabowo: Strategi Lepas dari Geng Solo dan Bayang-Bayang Jokowi?
Reshuffle Kabinet Prabowo 2026: Menlu Retno Marsudi & Menko PMK Muhadjir Effendy Diganti?
Reshuffle Kabinet Prabowo: Calon Wamenkeu Juda Agung hingga Rotasi Menlu Sugiono