Selain Penegakan Hukum, Beking Politik Panji Gumilang Harus Diungkap

"Butuh keseriusan dan ketegasan pemerintah terhadap berbagai dugaan pelanggaran hukum di Pesantren Al Zaytun," jelas Luqman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (10/7).

Catatan anggota Komisi VIII DPR itu, sejak awal berdiri, Al Zaytun melibatkan kekuasaan politik super elite. Meski telah terjadi pergantian berkali-kali pemerintahan hasil Pemilu 5 tahunan, tetapi relasi Al Zaytun dengan sel-sel penting di dalam kekuasaan terus terjalin.

"Karena itu, penegakan hukum terhadap Al Zaytun pasti akan mendapatkan hambatan dan serangan balik dari kaki tangan sel kekuasaan yang melindungi Al Zaytun," pungkasnya.

Sumber: RMOL