Syahganda mengaitkan kehadiran Jokowi di forum-forum internasional dengan dugaan adanya biaya khusus yang harus dikeluarkan. Ia bahkan menyebut dugaan adanya transaksi tertentu di balik undangan kepada Jokowi di acara-acara elite global tersebut.
Dia menegaskan, bila Jokowi hadir sebagai kepala negara, hal itu tentu wajar. Namun kini, menurutnya, posisi Jokowi berbeda dan tidak otomatis mendapat undangan resmi tanpa biaya.
"Karena kalau dia diundang sebagai presiden, saya pikir itu hak, maksudnya sebagai pimpinan negara wajar kan gitu. Ini kan bukan pimpinan negara, bahasa Inggrisnya terbata-bata, pengalamannya juga mencurigakan buat bangsa Indonesia," jelasnya.
Ia pun meragukan kemungkinan Jokowi hadir tanpa biaya dalam acara semacam itu.
"Tidak mungkin Jokowi masuk gratisan di situ karena ini perusahaan bisnis bukan yayasan sosial. Kalau yayasan pengabdian masyarakat bisa saja, tapi kalau ini ya nggak mungkin dong," pungkasnya
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Analisis APBN 2025: Penerimaan Turun, Belanja & Utang Naik, Defisit Nyaris 3%
PDIP Terbitkan Surat Edaran Larangan Korupsi: Isi & Instruksi Megawati
Respons PDIP Soal Ambisi PSI Kuasai Jawa Tengah di Pemilu 2029: Analisis & Target Kaesang
Megawati Institute Resmi Beroperasi: Think Tank Pancasila Diresmikan di Rakernas PDIP ke-53