Boyamin Saiman Kritik Jokowi: Sikap Soal UU KPK Dinilai Cari Muka

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai sikap politik Joko Widodo yang menyetujui pengembalian UU KPK ke versi lama sangat kontradiktif. Menurutnya, sikap ini bertolak belakang dengan kebijakan yang Jokowi ambil saat masih menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Boyamin Saiman menyatakan bahwa Jokowi dinilai sedang mencari perhatian publik. Mantan presiden itu dianggap seolah lupa bahwa pelemahan KPK melalui perubahan undang-undang tidak lepas dari restunya pada masa pemerintahan.

"Kepada yang terhormat Pak Joko Widodo, mohon tidak mencari muka pada isu UU KPK yang nyata-nyata diubah pada masa beliau, yaitu tahun 2019," tegas Boyamin dalam pernyataannya pada Minggu, 15 Februari 2026.

Proses Revisi UU KPK 2019 Dikatakan Atas Restu Istana

Boyamin Saiman menegaskan bahwa Jokowi tidak seharusnya membangun narasi seolah tidak mendukung revisi UU KPK. Ia menjelaskan, proses perubahan regulasi dari UU 30/2002 menjadi UU 19/2019 melibatkan pemerintah secara langsung bersama DPR.

Informasi yang ia terima dari kalangan legislatif mengungkapkan bahwa upaya mengamputasi kewenangan KPK justru terjadi setelah DPR mendapat lampu hijau atau restu dari pemerintah, dalam hal ini presiden.

"Rencana itu sudah agak lama sebenarnya. Tapi DPR sebagian membocorkan kepada saya bahwa belum berani karena belum dapat lampu hijau dari istana," terang Boyamin.

Pengambilan Keputusan Revisi UU KPK Dinilai Dipaksakan