Selain itu, rakyat juga berhak menilai perilaku rezim yang memerintah saat ini dengan dikaitkan dengan konstitusi dan janji-janji kampanye presiden Jokowi.
"Tapi masalahnya hari ini rakyat sendirian karena instrumen dan institusi demokrasi itu dianggap berpihak pada penguasa," ungkap Gde.
Gde Siriana melihat DPR mengabaikan dan tidak memperjuangkan secara sungguh-sungguh apa yang menjadi keprihatinan maupun yang telah diamanatkan rakyat.
"Contoh terakhir misalnya korupsi BTS dan nikel Antam. Ini total kerugian negara kan hampir Rp 14 triliun. Dulu saat Century Gate Rp 6,76 triliun tapi seperti apa gemparnya di masyarakat hingga DPR bentuk Pansus. Hari ini kan adem ayem aja," pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Pamali Jokowi-Gibran Melayat ke Keraton Surakarta Bisa Lengser
Budi Arie Pilih Gerindra Ketimbang PSI, Pengamat: Jokowi Tak Lagi Menarik
Jokowi Pilih Open House Ketimbang Ikut Kongres Projo III
Popularitas Purbaya Bisa Terjun Bebas Jika Hanya Andalkan Gimik