Selain itu, rakyat juga berhak menilai perilaku rezim yang memerintah saat ini dengan dikaitkan dengan konstitusi dan janji-janji kampanye presiden Jokowi.
"Tapi masalahnya hari ini rakyat sendirian karena instrumen dan institusi demokrasi itu dianggap berpihak pada penguasa," ungkap Gde.
Gde Siriana melihat DPR mengabaikan dan tidak memperjuangkan secara sungguh-sungguh apa yang menjadi keprihatinan maupun yang telah diamanatkan rakyat.
"Contoh terakhir misalnya korupsi BTS dan nikel Antam. Ini total kerugian negara kan hampir Rp 14 triliun. Dulu saat Century Gate Rp 6,76 triliun tapi seperti apa gemparnya di masyarakat hingga DPR bentuk Pansus. Hari ini kan adem ayem aja," pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Kontroversi Ijazah Jokowi: Rektor UGM Sebut 2 Tanggal Lulus Berbeda, Mana yang Benar?
Reshuffle Kabinet Prabowo: Strategi Lepas dari Geng Solo dan Bayang-Bayang Jokowi?
Reshuffle Kabinet Prabowo 2026: Menlu Retno Marsudi & Menko PMK Muhadjir Effendy Diganti?
Reshuffle Kabinet Prabowo: Calon Wamenkeu Juda Agung hingga Rotasi Menlu Sugiono