Jamiluddin menambahkan, keinginan LBP dan Bahlil menjadi caketum Partai Golkar dan munculnya desakan Munaslub menjadi pertanda adanya kepentingan besar di balik dua isu tersebut.
“Karena itu, mendesak Munaslub untuk menggantikan Airlangga Hartarto tentu ada agenda politik tersembunyi,” ucapnya.
Sebab, kata Jamiluddin, memaksakan Munaslub pada 2023 tentu tidak menguntungkan bagi Partai Golkar menjelang Pemilu 2024.
“Golkar tidak akan sempat melakukan konsolidasi bila Ketua Umumnya harus diganti pada tahun politik ini,” ujarnya.
“Hal itu bisa jadi akan semakin menurunkan elektabilitas Golkar. Tentu ini berbahaya bagi Golkar, terutama dalam menambah kursi di DPR RI,” demikian Jamiluddin.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Rocky Gerung: Jokowi Tak Bisa Tenang Sebelum Kasus Ijazah & Hukum Keluarga Terbukti
Eggi Sudjana Sebut Roy Suryo Belagu Soal Kasus Ijazah Jokowi: Analisis & Daftar Tersangka Terbaru
Kontroversi Ijazah Jokowi: Rektor UGM Sebut 2 Tanggal Lulus Berbeda, Mana yang Benar?
Reshuffle Kabinet Prabowo: Strategi Lepas dari Geng Solo dan Bayang-Bayang Jokowi?