Karena menurutnya, Presiden Jokowi seharusnya bekerja untuk mengawal berjalannya demokrasi dengan baik, termasuk Pemilu harus berjalan jujur dan adil.
Wijayanto pun mengutip berbagai studi, bahwa demokrasi di Amerika Serikat mati karena salah satunya adalah diabaikannya aturan main demokratis.
Ia melihat akhir-akhir ini presiden mengabaikan aturan main demokratis, yaitu bahwa presiden seharusnya netral dalam pemilu.
"Mengapa demikian? Karena, presiden sebagai seorang masih menjabat mendapatkan mandatnya dari publik, yang sah oleh konstitusi, dia diminta menggunakan pengaruhnya kekuasaannya, untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali, untuk publik secara luas tanpa terkecuali. Bukan salah satu saja," jelas Wijayanto.
Wijayanto pun menerangkan bahwa, ketika presiden aktif dengan semua kekuatan yang dimilikinya, dapat mempengaruhi pilihan para pengikutnya. Muncul pertanyaan apakah pola pemilu yang diwarnai dengan keaktifan presiden mempengaruih pengikutnya itu bisa disebut demokratis.
"Lalu kemudian ketika presiden mendukung salah satu calon atau tokoh-tokoh yang diinginkannya, apakah presiden menggunakan aset publik apa tidak? Istana itu apakah digunakan untuk mendukung calon tertentu? Jadi rapat tim sukses? Kan (seharusnya) tidak," pungkas Wijayanto.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Eggi Sudjana Sebut Roy Suryo Belagu Soal Kasus Ijazah Jokowi: Analisis & Daftar Tersangka Terbaru
Kontroversi Ijazah Jokowi: Rektor UGM Sebut 2 Tanggal Lulus Berbeda, Mana yang Benar?
Reshuffle Kabinet Prabowo: Strategi Lepas dari Geng Solo dan Bayang-Bayang Jokowi?
Reshuffle Kabinet Prabowo 2026: Menlu Retno Marsudi & Menko PMK Muhadjir Effendy Diganti?