Soroti Rempang, Jansen Demokrat: Pembangunan Gaya China Tak Cocok dengan Kita

Ia juga menyoroti pentingnya mengakui kontribusi masyarakat yang telah membangun dan merawat tanah tersebut, termasuk klaim terkait status tanah sebagai "kampung tua".

“Inilah yang harus jadi tugas kita bersama untuk memikirkan dan menegakkannya, utamanya lagi yang sekarang sedang memegang pemerintahan. Termasuk pemimpin kita ke depan yang terpilih entah dari partai manapun dia,” kata Jansen.

Lebih lanjut, terkait kontroversi penggusuran di Pulau Rempang, jika dilihat dari perspektif hukum, masyarakat yang terlibat mungkin tidak memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Termasuk, apabila pendekatan pengosongan tanah, baik dengan cara damai maupun paksa, memang dapat diambil.

Namun, kata Jansen, pada kenyataannya ribuan bahkan puluhan ribu warga telah lama tinggal dan membangun kehidupan mereka di sana, menganggap pulau tersebut sebagai rumah dan memiliki nilai aset.

Dalam konteks ini, Jansen mendesak untuk memilih pendekatan yang paling persuasif, kendati mengakui bahwa hal ini mungkin memerlukan biaya yang substansial. Ia menegaskan bahwa perpindahan ribuan penduduk harus disertai dengan fasilitas yang memadai, termasuk penggantian atas aset yang telah ada.

Mengenai klaim bahwa Pulau Rempang sejak dulu kosong, Jansen juga berpendapat bahwa pihak BP Batam atau perusahaan yang mengelola tanah tersebut juga harus turut bertanggung jawab. Mereka dinilai telah lalai dalam pengelolaannya, memungkinkan ribuan warga untuk tinggal di sana selama ini.

Bacaleg Partai Demokrat itu juga menekankan bahwa masyarakat yang kini akan digusur telah menjalankan "fungsi sosial" atas tanah ini dengan menjaganya, merawatnya, dan memeliharanya. Terlebih jika klaim bahwa ini adalah "kampung tua" terbukti benar, sebelum eksistensi BP Batam.

“Klaim ini menurut saya harus diselesaikan dulu,” demikian Jansen. 

Sumber: RMOL