Ia pun mengapresiasi tugas dari aparat negara yang telah berusaha netral dalam pemilu yang akan datang. "Jadi saya mengapresiasi sebenarnya kepada seluruh komponen ASN, TNI-Polri yang pasti dilibatkan dalam tugas tugas penyelenggaraan pemilihan presiden, pileg, dan bahkan pilkada tahun depan. Tetaplah profesional kalau memang aturannya sudah sangat jelas," tutur dia.
Sebelumnya, Deputi Politik 5.0, TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto mengatakan prajurit TNI juga, presiden merupakan Panglima tertinggi mereka. Sehingga, presiden juga memiliki wewenang memerintahkan mereka agar bersikap netral.
"Presiden sudah berkali-kali mengutarakan perintahnya agar TNI itu netral. Kalo tiba-tiba ada militer yang kelihatan melakukan politik praktisnya, itu dua penjelasannya," tutur Andi di Jakarta, Minggu (12/11/2023).
Untuk mencegah hal ini terjadi, Andi menekankan, bahwa hukum tak boleh direkayasa, seperti yang disampaikan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Karena itu gampang, seperti yang tadi disampaikan Bu Mega, jangan direkayasa hukumnya, jangan dimanipulasi hukumnya, kalau Pasal 2 UU TNI melarang TNI berpolitik praktis jalankan itu," ucap dia.
Sumber: inilah
Artikel Terkait
Eggi Sudjana Sebut Roy Suryo Belagu Soal Kasus Ijazah Jokowi: Analisis & Daftar Tersangka Terbaru
Kontroversi Ijazah Jokowi: Rektor UGM Sebut 2 Tanggal Lulus Berbeda, Mana yang Benar?
Reshuffle Kabinet Prabowo: Strategi Lepas dari Geng Solo dan Bayang-Bayang Jokowi?
Reshuffle Kabinet Prabowo 2026: Menlu Retno Marsudi & Menko PMK Muhadjir Effendy Diganti?