Ia pun mengapresiasi tugas dari aparat negara yang telah berusaha netral dalam pemilu yang akan datang. "Jadi saya mengapresiasi sebenarnya kepada seluruh komponen ASN, TNI-Polri yang pasti dilibatkan dalam tugas tugas penyelenggaraan pemilihan presiden, pileg, dan bahkan pilkada tahun depan. Tetaplah profesional kalau memang aturannya sudah sangat jelas," tutur dia.
Sebelumnya, Deputi Politik 5.0, TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto mengatakan prajurit TNI juga, presiden merupakan Panglima tertinggi mereka. Sehingga, presiden juga memiliki wewenang memerintahkan mereka agar bersikap netral.
"Presiden sudah berkali-kali mengutarakan perintahnya agar TNI itu netral. Kalo tiba-tiba ada militer yang kelihatan melakukan politik praktisnya, itu dua penjelasannya," tutur Andi di Jakarta, Minggu (12/11/2023).
Untuk mencegah hal ini terjadi, Andi menekankan, bahwa hukum tak boleh direkayasa, seperti yang disampaikan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Karena itu gampang, seperti yang tadi disampaikan Bu Mega, jangan direkayasa hukumnya, jangan dimanipulasi hukumnya, kalau Pasal 2 UU TNI melarang TNI berpolitik praktis jalankan itu," ucap dia.
Sumber: inilah
Artikel Terkait
Prabowo Jadi Sandaran Jokowi dan Relawannya
Pamali Jokowi-Gibran Melayat ke Keraton Surakarta Bisa Lengser
Budi Arie Pilih Gerindra Ketimbang PSI, Pengamat: Jokowi Tak Lagi Menarik
Jokowi Pilih Open House Ketimbang Ikut Kongres Projo III