Pakar Politik: Siapapun yang Terpilih Telah Miliki Legitimasi Politik Yang Kuat

Tapi presiden dan wakil presiden terpilih bisa jatuh karena permasalahan tidak mampu mengatasi permasalahn ekonomi dan keterwakilan politik atau kelompok politik yang bukan pendukungan capres terpilih.

"Seberapa baik Presiden dan Wakil Presiden bisa mengelola kelompok politik atau koalisi di luar pemerintahan untuk memastikan keterwakilannya dalam pemerintahan. Ini sangat penting soal keterwakilan, sehingga dukungan pemerintahannya semakin kuat," ujar Delmus.

Delmus melanjutkan, pastinya akan selalu ada orang-orang yang pandangan yang berbeda dengan berbagai standar etik sendiri-sendiri. Seperti kejadian di Bali, orang yang berjilbab dan tidak berjilbab pastinya memiliki standar etik masing-masing.  

"Terlalu dominan politis, narasi yang ada tidak berimbang, bagi yang capres terpilih bagaimana mengelola keterwakilan dari seluruh kelompok politik untuk turut andil dalam pemerintahan," kata Delmus.

Direktur Eksekutif Indonesia Law & Democracy Studies Juhaidy Rizaldy SH MH (kanan) saat menjadi pembicara (Istimewa)

Sementara itu Juhaidy Rizaldy SH MH yang hadir sebagai narasumber punya pendapat soal kandidat capres yang cacat etik.

"Prabowo-Gibran yang dituduh sebagai kandidat cacat etik tidak benar. Etik dalam hal ini hanya sebatas peraturan DKPP atau MKMK," tutur Direktur Eksekutif Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES) ini.

Menurut Juhaidy, kedudukannya ada di bawah Undang-Undang. "Jadi bukan permasalahan etika mendapat yang dibenarkan dalam filsafat hukum. Jadi tidak ada permasalahan yang urgent," bebernya.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: manadopost.jawapos.com