"Kalau disanksi berat ini akan beresiko untuk PDI Perjuangan. Tentu secara kultur politik maupun kelembagaan presidenan, (bisa) mempersulit ruang Ganjar untuk didukung Pak Jokowi," jelas Arifki.
Dalam hal ini, DPP PDIP pun dinilai lebih memilih mengambil langkah aman dengan tidak memberi sanksi tegas, hanya berupa teguran kepada Gibran.
"Sudah diberikan nasihat-nasihat," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Gedung DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/5).
Adapun alasan pengurus DPP tidak memberikan sanksi karena PDIP menganut sistem gotong royong dan musyawarah. Artinya, segala persoalan harus diperbincangkan terlebih dahulu sebelum diputuskan.
"Kita ini kan partai gotong royong. Partai musyawarah. Di situ berbeda, tadi Pak Komar memberikan penjelasan, kalau sudah senior partai kemudian tidak memahami perintah Ibu Ketua Umum, kebijakan partai itu lain persoalan," terang Hasto.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Gus Yahya Tantang Rais Aam Makzulkan Dirinya di Muktamar PBNU
Roy Suryo Bersumpah: Demi Allah Lembar Pengesahan Skripsi Jokowi Tidak Ada
Prabowo Perintahkan Audit Empat RS Papua Usai Tragedi Ibu Hamil
Ahmad Ali Terang Benderang Lecehkan Megawati