NARASIBARU.COM -Pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah, terutama presiden, seharusnya tidak melibatkan diri dalam peta politik partai terkait Pilpres 2024. Karena hal itu bisa memicu pandangan masyarakat bahwa ada kepentingan kelompok atau pribadi yang ingin diselipkan.
"Siaplah bersaing dengan fair, dengan jujur dan adil. Saya memperingatkan pemangku amanat, pemegang kekuasaan sekarang, jangan melibatkan diri dalam politik pencapresan," kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, di kediamannya, Jalan Margasatwa, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).
Menurutnya, jika pemangku kebijakan melibatkan diri dalam politik, maka membuka anggapan masyarakat bahwa presiden boleh melibatkan diri dalam pencapresan.
Artikel Terkait
Reaksi Jokowi Usai Tahu Logo Wajahnya Dibuang Ormas Projo
Soal Projo Merapat ke Gerindra, Pengamat Sebut Strategi Penyusupan Jokowi
Budi Arie Sama Saja Bunuh Diri Masuk Gerindra
Momen Prabowo Tanya Budi Arie, PSI atau Gerindra Kau?