NARASIBARU.COM -Pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah, terutama presiden, seharusnya tidak melibatkan diri dalam peta politik partai terkait Pilpres 2024. Karena hal itu bisa memicu pandangan masyarakat bahwa ada kepentingan kelompok atau pribadi yang ingin diselipkan.
"Siaplah bersaing dengan fair, dengan jujur dan adil. Saya memperingatkan pemangku amanat, pemegang kekuasaan sekarang, jangan melibatkan diri dalam politik pencapresan," kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, di kediamannya, Jalan Margasatwa, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).
Menurutnya, jika pemangku kebijakan melibatkan diri dalam politik, maka membuka anggapan masyarakat bahwa presiden boleh melibatkan diri dalam pencapresan.
Artikel Terkait
Desakan Copot Dahnil Anzar: Aktivis Muhammadiyah Protes Ucapan Kasar ke Anwar Abbas
PBNU Kecam Dahnil Anzar: Pernyataan ke Anwar Abbas Dinilai Tak Beradab, Ini Kata Katib Syuriyah
Viral! Anies Baswedan Santai Ajak Foto Bareng Intel di Karanganyar, Responsnya Disoroti
Prabowo Ultimatum Koruptor: Jangan Nantang Gue Lo di Rakornas 2026