NARASIBARU.COM - Rencana penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) di tiap provinsi berpotensi melanggengkan rezim seperti era orde baru.
Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan DPP Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Ricky Panjaitan memandang, rencana tersebut juga bisa menjadi pintu masuk untuk pengaruh militer kepada masyarakat sipil.
"Karena (penambahan Kodam) implikasinya akan diikuti dengan penambahan Korem, Koramil, dan Babinsa. Yang jelas, ini adalah bagian dari Komando Teritorial (Koter) yang pada masa Orde Baru sangat berperan untuk melanggengkan kekuasaan," kata Ricky kepada redaksi, Sabtu (27/5).
Dia berpandangan, rencana tersebut tidak memiliki landasan dasar, bahkan justru mengingatkan kesewenangan aparat militer pada masa orde baru.
"Kami mengingatkan kembali kepada semua pihak, bahwa amanat reformasi adalah menolak dwifungsi TNI. Jangan biarkan kekuatan bersenjata dipakai sebagai alat untuk kekuasaan," tegasnya.
Selain itu, penambahan Kodam juga akan berimbas pada bertambahnya anggaran untuk TNI AD.
"Anggaran TNI AD akan bertambah. Ini (penambahan Kodam) tidak memiliki nilai urgensi apa pun untuk pertahanan dan keamanan negara," tandasnya.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
Waketum Projo Kelabakan Ditanya Roy Suryo soal Ijazah Asli Jokowi
IRONI! Gegara Sang Ayah Dukung Pemakzulan Gibran, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo Putra Try Sutrisno Kini Dimutasi
Ini 10 Menteri dengan Kinerja Terbaik, Abdul Muti Peringkat Pertama
Anggota DPR Kritik Dedi Mulyadi: Tak Semua Problem Harus Diselesaikan Tentara!