Pemberian Izin Tambang ke Ormas Agama Rawan Lahirkan Oligarki Baru

NARASIBARU.COM -Kebijakan teranyar Presiden Joko Widodo mengenai organisasi massa (ormas) keagamaan dapat diberikan izin usaha pertambangan (IUP), dianggap sebagai pengulangan dari yang dilakukan Presiden kedua RI Soeharto.

Hal tersebut merupakan analisis wartawan ekonomi senior, Kisman Latumakulita, dalam podcast kanal YouTube "Bicara (Bincang Cara Ahmad Yani)", yang dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/6).

Sosok yang kerap disapa Kisman itu menjelaskan, kebijakan seperti yang dilakukan Jokowi pernah terjadi di pemerintahan Soeharto. Hanya saja, bentuknya bukan IUP dan bukan diberikan ke ormas keagamaan.

"Kalau itu di 80-an, saat Menteri Kehutanan dijabat Pak Sujarwo. Itu (kebijakannya) pensiunan jenderal sampai tokoh-tokoh agama diberikan saham hak perusahaan hutan (HPH)," ungkap Kisman.

Dia memaparkan, pensiunan jenderal dan tokoh agama yang diberikan HPH lambat laun mengalami kebuntuan dalam mengelola lahan hutan yang diberikan negara.

Sebab dalam catatan Kisman, HPH yang digulirkan Soeharto malah mempermudah pemodal-pemodal besar mengembangkan bisnisnya, dengan cara mengubah peraturan perundang-undangan terkait.

Dia bahkan menyebutkan para pemodal itu kini dikenal sebagai oligarki-oligarki karena termasuk orang terkaya di Indonesia. Merekalah aktor yang mengambil HPH yang telah diberikan ke pensiunan jenderal dan tokoh-tokoh agama.

"Kalau dulu pelan-pelan pensiunan jenderal dan tokoh agama ini yang punya saham HPH ini hilang dan tereduksi, sehingga lahirlah Prajogo Pangestu, Burhan Uray, Sukanto Tanoto, Martias Surya Dumai. Lalu lahirlah Bumi Raya Utama, Budiono Tan Benua Indah Group," papar Kisman.