Jika Kewajiban Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Dihapus, "Bandar" Makin Leluasa Tebar Money Politics

Begitupun pada Pasal 339 yang menjelaskan sumbangan yang dilarang diterima untuk dana kampanye, seperti pihak asing, penyumbang yang tidak jelas, hasil tindak pidana, dana berasal dari pemerintah serta badan usaha milik pemerintah dan pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa.

"Artinya dalam pasal-pasal tersebut sangat rigid diatur terkait dengan asal sumbangan dana kampanye. Yang sangat tegas diatur pada pada Pasal 335 Undang-undang No 7 tahun 2027 perihal Laporan Dana Kampanye," lanjutnya.

Menurut Yus, demikian ia biasa disapa, di semua proses pemilihan, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Legislatif dan Anggota DPD, diwajibkan melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Bahkan, pada poin 3 pasal 335 tersebut secara detail diatur apa saja yang harus dilaporkan ke KPU terkait dengan dana kampanye.

"Bunyi poin tersebut adalah Laporan Penerimaan Dana Kampanye ke KPU sebagaimana dimaksud pada ayat, 2, 3 dan 4 mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat dan kantor serta nomor telepon yang bisa dihubungi," tuturnya.

"Saya pikir pada pasal dan poin-poin tersebut tidak lagi tersirat namun sudah sangat jelas tersurat, bahwa Laporan Sumbangan dan Penerimaan Dana Kampanye (LPSDK) sudah diatur dalam Undang-undang. Sehingga jika KPU menghilangkan Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye, merupakan tindakan melawan hukum," tegas dia.

Yus  menyampaikan, bila itu terjadi maka sudah dipastikan itu merupakan tindakan politis, yang memberikan peluang peserta pemilu baik calon presiden dan wakil presiden, partai politik yang mengusung calon anggota Legislatif dan calon anggota DPD untuk bebas menerima sumbangan dana kampanye Pemilu 2024. Bahkan dari sumber yang dilarang sekalipun. 

Sumber: RMOL