Soal Desakan Ganti Wapres, Mayjen TNI Purn Soenarko Singgung Moralitas & Intelektualitas Gibran

NARASIBARU.COM - Delapan tuntutan yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. 

Salah satu di antara delapan poin yang diusulkan adalah mengganti Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming.

Sejumlah pihak menilai bahwa sulit untuk melakukan pemakzulan Gibran Rakabuming. Hal ini membuat Mayjen TNI Purn Soenarko pun turut buka suara.

Hadir dalam podcast di kanal YouTube Sentana TV pada Selasa (6/5/2025), Mayjen TNI Purn Soenarko menyoroti reaksi publik perihal tuntutan Forum Purnawirawan TNI tersebut.

Dalam video berjudul "Luhut Pembohong dan Penjilat, Ratusan Jenderal Desak Makzulkan Gibran" itu, Mayjen TNI Purn Soenarko menegaskan jika tuntutan untuk mengganti Wapres bukanlah bentuk balas dendam.

Ia mengaku memantau komentar-komentar yang dilayangkan di media sosial serta respons publik terhadap desakan untuk mengganti Wakil Presiden RI, baik itu dari pihak yang memiliki pendapat serupa maupun berseberangan.

"Lihat saja di medsos, berapa kelompok masyarakat yang menghendaki Gibran dimakzulkan. Itu sama dengan hati kami. Melihatnya bukan karena ada sentimen, bukan karena ada dendam katanya, enggak ada. Ada yang nulis, katanya ada dendam politik, ada yang bilang sentimen, enggak ada. Ini demi kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Mayjen TNI Purn Soenarko.

Lebih lanjut, ia menyoroti intelektualitas dan moralitas yang dimiliki oleh putra sulung Joko Widodo tersebut. 

Mayjen TNI Purn Soenarko secara terang-terangan menyebut bahwa Gibran Rakabuming adalah pemimpin yang tidak bisa diharapkan.

"Dari sisi hukum dan administrasi itu melanggar. Dari sisi intelektualitas, apa yang diharapkan dari pemimpin seperti itu," sambungnya.

Mayjen TNI Purn Soenarko pun menyinggung perihal akun Kaskus Fufufafa yang sebelumnya sempat menghebohkan. 

Walaupun belum terbukti, Mayjen TNI Purn Soenarko tampaknya percaya dengan pengusut akun Fufufafa yang mengarah pada Gibran Rakabuming.

"Dari sisi moralitas, lihat baca itu link fufufafa. Walaupun belum bisa dibuktikan, tapi orang yang sudah mengusut link fufufafa itu berani mengatakan 99,99 persen link fufufafa itu punyanya Gibran," tambahnya lagi.

Sebagaimana diketahui, di dalam akun Kaskus tersebut, nama akun Fufufafa menuliskan kalimat tak senonoh dan mengarah pada penghinaan sejumlah tokoh publik hingga artis Tanah Air, seperti Prabowo Subianto dan Syahrini.

Mayoritas publik mencurigai bahwa akun Fufufafa tersebut dimiliki oleh Gibran Rakabuming berdasarkan bukti email bisnis kuliner yang dimilikinya dan nomor telepon yang tertaut pada akun tersebut. 

Tetapi, pihak Gibran Rakabuming sendiri belum memberikan keterangan resmi hingga saat ini.

Lebih lanjut, Mayjen TNI Purn Soenarko menyayangkan jika ratusan juta penduduk Indonesia harus memiliki Wakil Presiden seperti sosok Gibran Rakabuming.

"Kalau orang sana (bilang) itu sudah konstitusional, itu yang menuntut inkonstitusional, ya silakan saja. Kita menyampaikan ini konstitusional, saran, kalau nanti nggak diterima, ya kita akan cari langkah lain. Tapi yang jelas, menurut pandangan kami, aduh miris bangsa Indonesia yang jumlahnya hampir 300 juta ini punya pemimpin seperti itu," kata eks Danjen Kopassus tersebut.

Tak hanya itu, Mayjen TNI Purn Soenarko juga menyoroti kembali keputusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai melakukan pelanggaran setelah mengubah starat usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga Gibran Rakabuming dapat mencalonkan diri.

Ia pun menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur kewajiban hakim mengundurkan diri jika memiliki hubungan keluarga atau kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang ditangani.

"Karena Ketua MK-nya pamannya. Jadi di situ melanggar hukum lagi, faktor nepotisme. Karena saya dapat penjelasan dari tim hukum kita, ada di undang-undang berapa saya lupa, yang mengatakan apabila hakim menangani masalah yang berkaitan dengan objek yang punya hubungan keluarga langsung atau tidak langsung wajib mengundurkan diri. Kalimatnya wajib, tapi kok dia nggak mengundurkan diri? Itu kan sudah pelanggaran," sahutnya lagi.

👇👇

[VIDEO]

Sumber: Suara