NARASIBARU.COM - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersikap tegas usai Dana Moneter Internasional (IMF) meminta Jokowi agar membatalkan kebijakan ekspor serta hilirisasi nikel dan bahan mineral lainnya.
Menurut dia, pendekatan yang digunakan IMF dalam permintaannya kepada Jokowi adalah tidak masuk akal. Ia juga menganggap permintaan IMF tersebut telah mengganggu kedaulatan Indonesia sebagai bangsa.
"Saya pikir kita harus melawan cara seperti ini dan tidak lagi memberikan tempat yang baik bagi mereka di negara ini. Mereka tidak perlu campur tangan dalam urusan Indonesia," ujar Bahlil pada Jumat (30/6/2023).
Dalam kesempatan yang sama, ia juga memertanyakan alasan IMF dalam meminta Jokowi untuk menghentikan kebijakan larangan ekspor mineral mentah yang telah dilakukan. Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terperangkap dalam jebakan IMF lagi.
Bahlil mengingatkan tentang pengalaman Indonesia pada tahun 1998 ketika menghadapi krisis moneter dan menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh IMF.
Artikel Terkait
Mundur Massal Pimpinan OJK & Dirut BEI: Penyebab, Dampak ke Pasar Modal, dan Tantangan untuk Prabowo
Trading Halt IHSG 2026: Analisis Lengkap Peran MSCI dan Strategi Hedge Fund Global
Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh (KCJB): Solusi, Pembahasan, dan Dampaknya
Dirut KCIC soal Utang Whoosh: Kita Serahkan ke Danantara