KKP: Tarif Ekspor 4 Komoditas Tuna Olahan Indonesia ke Jepanag Kini Nol Persen

Jepang merupakan impotir tuna-cakalang nomor 2 di dunia dengan nilai impor sebesar USD 2,2 Miliar (share 13%) pada tahun 2022 setelah Amerika Serikat (share 15%).  

Negara pemasok utama tuna-cakalang ke Jepang adalah Taiwan (18%), China (11%), Thailand (11%), sedangkan Indonesia berada diurutan ke-6 dengan pangsa 7%.  

Adapun untuk 4 kode HS tuna-cakalang olahan, impor Jepang sebesar USD 395 Juta dengan pemasok utama adalah Thailand (58%), disusul Indonesia (18%), Filipina (16%), dan Vietnam (4%).

Baca Juga: Komunitas SPA Bali Tolak Kenaikan Pajak 40 Persen, Ajukan 'Judicial Review' ke Mahkamah Konstitusi

Pada periode Januari – November 2023, ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang tercatat sebesar US$ 632,7 juta.  

Nilai tersebut berasal dari produk udang (45%), tuna-cakalang (25%), mutiara (8%), rajungan (5%), dan cumi-sotong-gurita (3%).  Sedangkan nilai ekspor untuk 4 kode HS tuna olahan yang telah disepakati menjadi 0%, pada periode tersebut mencapai USD 47,6 juta atau 30% terhadap nilai ekspor tuna-cakalang Indonesia ke Jepang.

Kendati sudah disepakati, Budi menyebut Indonesia mengusulkan persyaratan sertifikasi panjang bahan baku cakalang minimal 30 cm diintegrasikan dengan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang telah diharmonisasikan dengan Japan Catch Documentation Scheme (JCDS).

Baca Juga: Tingkatkan Pengawasan, Satops Patnal Kemenkumham Bali Resmi Dikukuhkan

"Sehingga SHTI dapat digunakan untuk memfasilitasi persyaratan dimaksud," sambungnya.

Setelah kesepakatan tersebut, KKP melakukan penguatan dan pengaturan di Unit Pengolah Ikan (UPI) yang akan memanfaatkan tarif preferensi 0% tersebut. Terlebih terkait persyaratan cakalang ukuran minimal 30 cm, antara lain melalui registrasi, penguatan standar operasional prosedur, pakta integritas dan ketertelusuran ikan.

"Ini secara pararel akan kita kawal, agar UPI dapat menikmati tarif 0% tersebut," imbuhnya.

Baca Juga: AP1 Catat Pertumbuhan Trafik yang Mengesankan di 15 Bandara sepanjang 2023

Pemerintah sempat menggelar pertemuan Intersesi Penyelesaian Perundingan Perubahan Protokol Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada 22 – 24 November 2023 di Tokyo, Jepang.

Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Direktur Perundingan Bilateral, Kementerian Perdagangan selaku Chief Negotiator (CN) Indonesia dan pihak Jepang dipimpin oleh Mr. Atsusi Taketani, Deputy Director General, Ministry of Foreign Affairs, Jepang.

Ketua Delri didampingi oleh Nilanto Perbowo yang juga menjabat sebagai Fungsional Ahli Utama Pengelola Produksi Perikanan Tangkap selaku Chief Negotiator KKP, Direktur Pemasaran, perwakilan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, Atase Perdagangan KBRI Tokyo, serta Tim dari Direktorat Perundingan Bilateral dan ITPC Osaka, Kementerian Perdagangan.

Baca Juga: Pemerintah Berikan Kemudahan dalam Perhitungan PPh 21, Berikut Rinciannya

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: baliwara.com