KPK Tangkap 5 Pejabat Dalam Kasus Jalan Sumut, Tapi Gubernur Bobby Nasution Masih Aman, Kok Bisa?

NARASIBARU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatera Utara yang menyeret sejumlah nama pejabat dan pihak swasta.

Kasus ini mencuat usai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 26 Juni 2025 lalu.

Meski demikian, hingga awal Agustus ini, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang juga merupakan menantu mantan Presiden Joko Widodo, belum masuk dalam daftar pemeriksaan KPK.

Hal ini memunculkan pertanyaan publik, mengingat lokasi OTT berada di wilayah yang ia pimpin, dan proyek-proyek tersebut berada di bawah lingkup pemerintah provinsi.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa pihaknya belum mengagendakan pemeriksaan terhadap Bobby.

Menurut Asep, tim penyidik hingga saat ini belum mengajukan surat pemanggilan untuk Gubernur Sumut tersebut.

“Sejauh yang saya ketahui, belum ada pengajuan,” kata Asep saat ditemui wartawan, Sabtu (2/8/2025).

Ia menambahkan bahwa belum ada proses administrasi atau surat panggilan yang dilayangkan ke Bobby Nasution hingga saat ini.

Pernyataan ini menjawab spekulasi mengenai kemungkinan Bobby akan diperiksa dalam waktu dekat.

Namun, Asep tidak menutup kemungkinan pemeriksaan bisa terjadi seiring perkembangan penyidikan.

KPK sendiri sebelumnya telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan yang bersumber dari anggaran Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I Sumut.

Mereka adalah Topan Obaja Putra Ginting (Kepala Dinas PUPR Sumut), Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua), Heliyanto (PPK Satker PJN Wilayah I), M. Akhirun Efendi Siregar (Direktur Utama PT Daya Nur Global), dan M. Rayhan Dulasmi Piliang (Direktur PT Rukun Nusantara).

Kelimanya telah resmi ditahan sejak Sabtu malam, 28 Juni 2025.

KPK menyebut nilai total proyek yang menjadi sorotan mencapai Rp231,8 miliar, mencakup enam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.

Kasus ini terbagi dalam dua skema.

Pertama, proyek pembangunan Jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu Selatan dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot senilai Rp157,8 miliar.

Proyek ini diduga dikondisikan oleh Topan dan Rasuli agar dimenangkan oleh PT Daya Nur Global, yang dalam prosesnya tidak melalui tahapan lelang yang sah.

Akhirun dan anaknya, Rayhan, diduga memberi suap kepada kedua pejabat tersebut sebagai imbalan atas pengaturan proyek.

Skema kedua terjadi di Satker PJN Wilayah I Sumut, di mana Heliyanto diduga menerima suap senilai Rp120 juta dari Akhirun dan Rayhan agar perusahaan mereka kembali memenangkan proyek melalui sistem e-katalog.

KPK juga mengamankan uang tunai Rp231 juta dalam OTT, yang diduga merupakan bagian dari komitmen fee untuk proyek-proyek tersebut.

Meski namanya belum masuk daftar pemeriksaan, Bobby Nasution menyatakan siap bila sewaktu-waktu dipanggil oleh penyidik KPK.

"Namanya proses hukum kita bersedia saja, apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang," ujarnya kepada wartawan di Medan pada Senin (30/6/2025).

Pernyataan Bobby ini seakan membuka ruang bagi KPK jika nantinya penyidikan mengarah pada peran atau pengetahuan Gubernur dalam kasus tersebut.

Hingga kini, KPK belum menutup peluang adanya tersangka baru, seiring upaya pengembangan kasus yang masih berjalan.

Masyarakat menanti sejauh mana komitmen lembaga antirasuah ini untuk mengusut tuntas kasus korupsi proyek infrastruktur yang bersumber dari dana publik.

Apalagi dengan nilai proyek yang besar, pengungkapan kasus ini menjadi ujian bagi integritas dan independensi KPK di tengah sorotan publik terhadap para pejabat daerah.

Sumber: HukamaNews