NARASIBARU.COM -Sejumlah pejabat Kementerian Agama (Kemenag) era Yaqut Cholil Qoumas dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji pada Kemenag tahun 2023-2024.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pada Rabu 17 September 2025, tim penyidik memanggil lima orang sebagai saksi.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi kepada wartawan.
Saksi-saksi yang dipanggil adalah Jaja Jaelani selaku Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus tahun 2024, Ramadan Harisman selaku Direktur Pengelolaan Biaya Operasional Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Selanjutnya, M Agus Syafi selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus tahun 2023-2024, Abdul Muhyi selaku Analis Kebijakan pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus tahun 2022-2024, dan Nur Arifin selaku Direktur Umrah dan Haji Khusus tahun 2023.
Dalam perkara ini, KPK sudah menerima pengembalian uang dari pendakwah Khalid Zeed Abdullah Basalamah selaku pemilik PT Zahra Oto Mandiri alias Uhud Tour. Khalid juga sudah diperiksa KPK pada Selasa 9 September 2025.
Selain itu, KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat.
Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.
Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.
Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.
Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Dikuasai Loyalis Jokowi, Amien Rais Sebut KPK Cuma Ayam Sayur!
Jawaban Tak Terduga Polisi Ditanya Kenapa Pelaku Kasus Kacab Bank Tak Diganjar Pasal Pembunuhan Berencana
Bukti Suap di Dugaan Mahar Uang Kaesang Cetak Khusus, CBA Desak Kemenkeu dan Peruri Buka Jumlah Mesin Percetakan!
Ustaz Khalid Kembalikan Uang Terkait Korupsi Haji, KPK Masih Dihitung, Tidak Hentikan Proses Hukum