NARASIBARU.COM - Setiap pelayanan publik yang sulit, dipastikan ada perbuatan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen mempermudah semua pelayanan publik dengan perbaikan sistem guna menutup celah orang untuk melakukan korupsi.
Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, korupsi adalah kejahatan melawan kemanusiaan. Bahkan, jika korupsi terjadi, maka kemiskinan dan pengangguran, tidak akan pernah diselesaikan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia tidak akan pernah bisa ditingkatkan.
"Kalau pelayanan itu mudah, tidak akan ada korupsi. Korupsi muncul karena pelayanan sulit. Setiap pelayanan publik sulit, pasti ada korupsi," ujar Firli dalam acara Webinar Pelabuhan yang diselenggarakan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).
Untuk itu kata Firli, KPK melalui tiga tugasnya, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan turut memperbaiki pelayanan publik.
"Kita berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan tugas pemberantasan korupsi dan instansi yang melaksanakan tugas pelayanan publik. Karena itu, kita punya kepentingan kenapa kita tertibkan kawasan dan tata kelola pelabuhan," kata Firli.
Selain itu kata Firli, KPK juga membuat Simbara yang merupakan ekosistem pengawasan dan pengelolaan sektor mineral dan natubara (Minerba).
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Khawatir Diganggu, Subhan Palal Rahasiakan Saksi Ahli Ijazah Gibran
UAS Bantah Gubernur Riau Kena OTT KPK, Cuma Dimintai Keterangan Katanya
KPK Wajib Periksa Jokowi dan Luhut terkait Kasus Whoosh
Kasus Ijazah Jokowi Masuk Babak Baru, Selangkah Lagi Ada Tersangka