Baca Juga: Catatan Perseteruan Merek dalam Bisnis Indonesia: Kasus MS Glow, PS Glow, dan Geprek Bensu
Pentingnya revisi UU Otonomi Khusus Papua sebagai solusi atas masalah yang berlangsung selama 20 tahun menunjukkan kepiawaian Fachrul Razi dalam menghadapi tantangan.
Di samping itu, pembahasan revisi UUPA oleh DPD RI diharapkan dapat menampung aspirasi seluruh elemen masyarakat Aceh, mengatasi masalah implementasi UUPA, dan melibatkan berbagai pihak seperti DPR Aceh, Wali Naggroe, serta pemerintahan kabupaten/kota di Aceh.
Revisi UU IKN yang diperjuangkan oleh Fachrul Razi menjadi langkah maju untuk mengakomodir kekurangan dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Baca Juga: Hindari Makanan dan Minuman Ini Agar Perut Tetap Ramping
Dengan memberikan kewenangan lebih kepada Organisasi IKN (OIKN), revisi tersebut menjadikan OIKN sebagai pengelola anggaran dengan status Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus).
Keahlian Fachrul Razi dalam menguasai hukum Indonesia dan perannya sebagai perancang undang-undang membuatnya menjadi perwakilan yang diandalkan DPD RI dalam berbagai rapat Tripartit dengan Pemerintah dan DPR RI.
Kontribusi luar biasa Fachrul Razi selama empat tahun ini membuktikan bahwa penguasaan terhadap hukum di Indonesia telah menjadi salah satu kekuatan utamanya, menjadikannya sosok yang sangat diperhitungkan oleh DPD RI. (*)
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: porosjakarta.com
Artikel Terkait
Polisi Gerebek Markas Judi Online Kamboja di Palembang, 2 Pelaku Diamankan
APH Ditantang Periksa Jokowi Terkait Kasus Korupsi Minyak Pertamina dan Kuota Haji
Kejagung Geledah Rumah Siti Nurbaya, Dugaan Korupsi Sawit Rp 450 Triliun Terungkap
Harga Chromebook Kemendikbud Rp 5,7 Juta, Nadiem Makarim Bantah Keras Isu Rp 10 Juta