NARASIBARU.COM -Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai pemanggilan Polda Metro Jaya terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto merupakan upaya pembungkaman suara kritis.
Hasto akan diperiksa usai dilaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, terkait pembahasan kecurangan Pemilu 2024 dalam sebuah televisi swasta.
“Kami menduga ini sebagai bagian dari upaya pembungkaman suara-suara kritis,” kata juru bicara PDIP Chico Hakim kepada wartawan, Selasa (4/6).
Menurut Chico, apa yang disampaikan Hasto secara umum adalah apa yang sudah menjadi perbincangan di masyarakat. Terlebih, fakta-fakta yang ditemukan di lapangan pun turut menjadi bahan diskursus di kalangan akademisi, budayawan, dan kelompok masyarakat sipil lainnya.
“Bahkan menjadi sebagian substansi dari dissenting opinion yang disampaikan oleh tiga Hakim Mahkamah Konstitusi (MK),” ucap Chico.
Ia menekankan, pernyataan Hasto dalam sebuah wawancara seharusnya merupakan bagian dari sebuah produk jurnalistik. Sehingga seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers.
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Khawatir Diganggu, Subhan Palal Rahasiakan Saksi Ahli Ijazah Gibran
UAS Bantah Gubernur Riau Kena OTT KPK, Cuma Dimintai Keterangan Katanya
KPK Wajib Periksa Jokowi dan Luhut terkait Kasus Whoosh
Kasus Ijazah Jokowi Masuk Babak Baru, Selangkah Lagi Ada Tersangka