Eks Jubir Presiden: Skandal Ijazah Jokowi Mirip Sengketa Tanah dan Mafia Sertifikat!

NARASIBARU.COM - Juru bicara mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan juga merupakan ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi ikut mengomentari skandal ijazah Joko Widodo (Jokowi). 

Adhie Massardi awalnya menanggapi mantan Kabareskrim Suso Duadji yang berbicara bahwa mudah untuk membuktikan dugaan ijazah Jokowi asli atau palsu.

“Pembuktian ijazah Jokowi asli atau Palsu ? Sangatlah gampang ; UGM msh ada, dosen ada, teman seangkatan kuliah ada, arsif administrasi ada ; ya simpulkan sendiri," kata Susno Duadji di akun youtubenya. 

Dalam pandanga Adhie Massardi, tak semudah apa yang diungkapkan Susno, skandal ini bukan sekadar soal administrasi pendidikan, tetapi mencerminkan persoalan fundamental dalam tata kelola dokumen resmi di Indonesia.

Dalam sebuah pernyataan tegas, Adhie menyoroti kesenjangan antara ambisi nasional dan realita birokrasi.

Menurutnya, bangsa-bangsa di dunia berlomba meningkatkan kesejahteraan melalui penguasaan teknologi industri. 

Di sisi lain, Indonesia justru masih kesulitan membedakan ijazah asli dan palsu.

Pernyataan ini tidak hanya mengkritik skandal ijazah, tetapi juga menggambarkan masalah sistemik dalam tata kelola dokumen pendidikan.

Adhie menyindir, “Bangsa lain terus berinovasi dengan teknologi canggih untuk memperkuat ekonomi. Sementara kita? Masih berdebat soal ijazah asli atau palsu.” 

Sindiran ini seolah menggambarkan betapa absurdnya perdebatan mengenai ijazah presiden dalam konteks ambisi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Lebih jauh, Adhie juga menyoroti bahwa untuk mencapai kejayaan seperti ‘Indonesia Emas’, tidak bisa hanya dengan klaim tanpa proses nyata. 

Ia menggunakan metafora emas yang harus ditambang dan diproses dengan ilmu pengetahuan, bukan sekadar simsalabim ala pesulap kampung.

“Untuk menjadi emas, harus melalui proses panjang, tidak bisa tiba-tiba jadi emas hanya karena klaim,” ujarnya.

Adhie menekankan bahwa pendidikan sebagai fondasi negara juga memerlukan proses validasi dan transparansi. 

Tanpa ada bukti konkret mengenai tahapan akademik yang ditempuh, skandal ini tidak akan reda begitu saja.

Dalam kritiknya, Adhie mengibaratkan skandal ijazah ini seperti kasus sengketa tanah di Indonesia. 

Meski dokumen tanah diterbitkan oleh lembaga resmi seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), sering kali muncul persoalan ganda yang memicu konflik. 

Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan celah korupsi dalam proses penerbitan sertifikat.

“Seandainya ijazah Jokowi dari UGM sudah jelas prosesnya—dari kuliah, skripsi, hingga pembayaran uang kuliah—maka tak akan muncul keraguan seperti ini,” tegas Adhie.

Menurutnya, jika sebuah ijazah yang dikeluarkan institusi pendidikan ternama masih diperdebatkan keasliannya, maka persoalan birokrasi pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan.

“Hakim bisa mengeluarkan vonis sah secara hukum, tapi jika terbukti palsu atau korup, ia tetap bisa ditangkap KPK. Ini soal integritas proses, bukan hanya hasil akhir,” kata Adhie.

Ia menggarisbawahi bahwa dalam sistem hukum maupun pendidikan, proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi kunci keabsahan sebuah dokumen.

Adhie Massardi juga menyoroti perlunya transparansi yang lebih besar dari institusi pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam memastikan bahwa setiap ijazah yang diterbitkan telah melalui proses akademik yang sah. 

Ia mengingatkan bahwa masalah ini bukan hanya soal nama besar, tetapi juga mengenai kepercayaan publik terhadap kredibilitas lembaga pendidikan.

“Jika kita masih kesulitan memastikan keaslian ijazah presiden, bagaimana kita bisa memastikan integritas dokumen lainnya di negeri ini?” pungkasnya.

Dalam situasi yang semakin memanas ini, UGM telah menegaskan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah asli. 

Namun, Adhie menekankan bahwa tanpa pembuktian yang menyeluruh dan transparan, keraguan publik akan tetap ada. 

Bagi Adhie, skandal ijazah ini lebih dari sekadar perdebatan administratif—ia adalah refleksi dari tantangan besar dalam menjaga kredibilitas dokumen resmi di Indonesia.

👇👇

Sumber: JakartaSatu