Komisi V DPR RI sendiri akan meminta para Kepala Balai di Kalbar segera melakukan evaluasi supaya program-program yang dikucurkan dari pajak public, sehingga dapat terakomodir dengan baik.
Baca Juga: Mujiono: Pemerintah Harus Siapkan Anggaran untuk Pencegahan Narkotika
Apalagi, dia menambahkan, jelas-jelas ini menjadi pemerintahan periode presiden Joko Widodo – Ma'ruf Amin.
"Makanya, saya berharap sekali kepada stakeholder dapat mengawasi agar pekerjaan proyek nasional, terutama program jalan, jembatan, dan lainnya dapat terselesaikan dengan baik," ujar Ketua DPW Nasdem Kalbar ini.
Di Kalbar, kata Abdullah, ada dua program strategis nasional yang dianggarkan dari APBN.
Salah satunya pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I dengan pembangunan Jembatan Sambas yang ditargetkan harus dapat terselesaikan pada tahun 2023 dan 2024 ini.
"Porsi dananya dari APBN. Cukup lumayan besar," ucapnya.
Dia melanjutkan membangun provinsi Kalimantan Barat, memang membutuhkan anggaran tidak kecil. Porsi dan angkanya, menurutnya, mencapai triliunan rupiah.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: pontianakpost.jawapos.com
Artikel Terkait
Mau ke Bandara, Wanita dari Depok Diperkosa Sopir Taksi Online di Bahu Tol
Saat Dua Raja Keraton Surakarta Salat Jumat Bareng di Masjid Agung tapi tak Saling Sapa
Pria Bandung Bobol Situs Kripto asal Inggris hingga Raup Rp6,6 Miliar, Begini Modusnya
Kakaknya Dituding Autis, Yudo Sadewa Anak Menkeu Purbaya Buat Sayembara 10.000 Dolar Buat Cari Pelaku