Komisi V DPR RI sendiri akan meminta para Kepala Balai di Kalbar segera melakukan evaluasi supaya program-program yang dikucurkan dari pajak public, sehingga dapat terakomodir dengan baik.
Baca Juga: Mujiono: Pemerintah Harus Siapkan Anggaran untuk Pencegahan Narkotika
Apalagi, dia menambahkan, jelas-jelas ini menjadi pemerintahan periode presiden Joko Widodo – Ma'ruf Amin.
"Makanya, saya berharap sekali kepada stakeholder dapat mengawasi agar pekerjaan proyek nasional, terutama program jalan, jembatan, dan lainnya dapat terselesaikan dengan baik," ujar Ketua DPW Nasdem Kalbar ini.
Di Kalbar, kata Abdullah, ada dua program strategis nasional yang dianggarkan dari APBN.
Salah satunya pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I dengan pembangunan Jembatan Sambas yang ditargetkan harus dapat terselesaikan pada tahun 2023 dan 2024 ini.
"Porsi dananya dari APBN. Cukup lumayan besar," ucapnya.
Dia melanjutkan membangun provinsi Kalimantan Barat, memang membutuhkan anggaran tidak kecil. Porsi dan angkanya, menurutnya, mencapai triliunan rupiah.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: pontianakpost.jawapos.com
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Demo Gorok Komisaris PT Transjakarta Dikecam Publik Jepang: Jangan Izinkan Orang G*la Ini Masuk ke Jepang
Demo Gorok Komisaris PT Transjakarta Dikecam Publik Jepang: Jangan Izinkan Orang G*la Ini Masuk ke Jepang
Demo Gorok Komisaris PT Transjakarta Dikecam Publik Jepang: Jangan Izinkan Orang G*la Ini Masuk ke Jepang
Demo Gorok Komisaris PT Transjakarta Dikecam Publik Jepang: Jangan Izinkan Orang G*la Ini Masuk ke Jepang