PONTIANAK – Komunitas Pengelola Angkutan Sampah (PAS) Kota Pontianak mengadakan pertemuan bersama Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar di Cafe Nomor Dua, Kota Pontianak, belum lama ini.
Pada pertemuan tersebut, sebanyak 30 anggota PAS menyampaikan rasa keberatan dengan di keluarkannya kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak.
Di mana di dalam lampiran II pada Nomor 8, Penyediaan lokasi pembuangan dan pemusnahan sampah, pada poin b yaitu penggunaan lokasi pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat ke Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (DEPO), yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan kendaraan Roda Tiga Bermesin dikenakan tarif sebesar Rp5 ribu perritasi.
Taufik Sirajuddin, perwakilan Komunitas PAS menyampaikan banyak terima kasih kepada anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar yang hadir, berdiskusi, memberikan arahan terbaik, dan mau mendengarkan aspirasi kami, dalam pertemuan mau berdiskusi bersama.
"Kami akan membuat beberapa tindak lanjut untuk merespon kondisi yang kami rasakan ini," katanya dalam press release yang diterima, Minggu (14/1).
Dikatakannya, dalam mekanisme pembuatan kebijakan tersebut pemerintah tidak melibatkan mereka.
Artikel Terkait
Mau ke Bandara, Wanita dari Depok Diperkosa Sopir Taksi Online di Bahu Tol
Saat Dua Raja Keraton Surakarta Salat Jumat Bareng di Masjid Agung tapi tak Saling Sapa
Pria Bandung Bobol Situs Kripto asal Inggris hingga Raup Rp6,6 Miliar, Begini Modusnya
Kakaknya Dituding Autis, Yudo Sadewa Anak Menkeu Purbaya Buat Sayembara 10.000 Dolar Buat Cari Pelaku