NARASIBARU.COM - Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyoroti potensi Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dan cadangan timah terbesar kedua.
Dalam pandangannya, Gibran menegaskan perlunya melanjutkan dan memperluas program hilirisasi, tidak hanya pada sektor tambang, melainkan juga melibatkan pertanian, sektor maritim, dan hilirisasi digital.
Gibran mengungkapkan pandangannya dalam segmen pemaparan visi, misi, dan program kerja.
"Program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya, tidak hanya hilirisasi tambang saja, tetapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital," ujarnya di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pada Minggu 21 Januari malam.
Baca Juga: Analisis Mendalam Debat Cawapres: Strategi Gibran di Ujian Berat, Cak Imin Berpotensi Menyerang
Gibran juga menyoroti urgensi menghentikan pengiriman barang mentah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Ia berkomitmen untuk mendorong transisi menuju energi hijau, termasuk bioavtur, biodiesel, dan bioetanol.
Gibran menggarisbawahi langkah-langkah yang sudah diambil, seperti program B35 dan B40, serta potensi energi baru terbarukan yang melibatkan energi surya, angin, air, bioenergi, dan panas bumi.
"Kerja sama pentaholic wajib untuk didorong," ujarnya.
Dalam konteks pembangunan lapangan kerja, Gibran menyatakan bahwa jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, dan UMKM dapat dikawal, maka akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan, termasuk 5 juta green jobs.
Baca Juga: Peningkatan Elektabilitas Prabowo-Gibran Menurut Survei LSI Januari 2024
Calon wakil presiden ini juga menyoroti pentingnya dukungan kepada para petani melalui ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah, optimalisasi peran TPID, Idifood, Bulog, dan Badan Pangan, serta dorongan terus mekanisasi dan smart farming untuk meningkatkan produktivitas.
Terkait reforma agraria, Gibran menjanjikan kelanjutan program seperti PTSL, redistribusi tanah, dan one policy, dengan fokus pada keadilan dan keberlanjutan.
Ia juga berkomitmen untuk mendorong RUU Masyarakat Hukum Adat agar lebih berkeadilan, sesuai dengan prinsip sustainable development goals.
Sebagai penutup, Gibran menyatakan bahwa anggaran dana desa akan ditingkatkan sesuai dengan kekuatan fiskal di dalam negeri untuk mendukung pembangunan desa yang lebih baik.(*)
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: porosjakarta.com
Artikel Terkait
Kejanggalan Data Gibran di Situs KPU, dari ‘Pendidikan Terakhir’, Tak Bisa Diakses, hingga Berubah Jadi S1
Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Pasca Demo Ricuh, Netizen: Percaya sama Cerita Ginian?
Kacau, Tanah Hutan Milik Negara di Bali Jadi Hak Milik Warga Asing, Terbit Sertifikat Pula
Bima yang Dikira Hilang Usai Demo Rusuh Ditemukan di Jatim, Nginap di Hotel hingga Pom Bensin