Kasus Korupsi Kabasarnas: Apakah Hanya Bisa Diproses Lewat Hukum Militer?

Agung meminta agar KPK menaati prosedur tersebut lantaran TNI memiliki aturan baku untuk mengadili para anggotanya.

"Kami punya ketentuan sendiri punya aturan sendiri namun pada saat pers konpers ternyata statement itu kelur bahwa Letkol ABC (Afri Budi Cahyanto) maupun Kabasarnas (Henri) ditetapkan sebagai tersangka," ucap Agung di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (28/7/2023).

Alhasil, Henri dan Afri harus diadili melalui mahkamah militer dan lembaga sipil seperti KPK tak memiliki wewenang untuk mengusut kedua perwira militer itu.

KPK sebenarnya punya 'senjata' buat usut Henri dan Afri

Kendati TNI telah menyatakan hanya elemen militer yang bisa mengusut Henri dan Afri, KPK ternyata punya wewenang istimewa yang dapat memiliki kedudukan hukum yang kuat.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2022 tentang KPK memberikan status independensi bagi KPK.

UU KPK Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 memberikan wewenang bagi KPK untuk mengusut seluruh pejabat tanpa pandang bulu, termasuk militer sekalipun.

Sebelumnya, pada Pasal 1 Undang-undang KPK bahkan memasukan TNI ke kategori pejabat negeri yang dapat diusut oleh KPK.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia juga sebenarnya menyebutkan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

Sumber: suara