NARASIBARU.COM - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menindak tambang ilegal (illegal mining) di sekitar Ibukota Nusantara (IKN). Presiden harus turun tangan langsung karena beking tambang ilegal bukan orang sembarangan, sehingga butuh figur kuat untuk menghadapi para beking tersebut.
"Illegal mining ini memang luar biasa, dari yang kecil-kecil sampai yang besar. Dibeking aparat, dimuluskan birokrat, serta melibatkan mantan tim sukses Presiden, sebagaimana terjadi di Blok Mandiodo. Dua pejabat Kementerian ESDM selevel eselon I sudah ditahan. Sekarang kasus ilegal mining yang dibeking aparat terjadi juga di IKN dan jumlahnya cukup banyak," kata Mulyanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/9).
Mulyanto berpendapat saat ini Indonesia sudah darurat illegal mining. Pemerintah tidak boleh memaklumi dan harus bertindak secara tegas.
Sambung Mulyanto, Komisi VII DPR RI sendiri sudah merekomendasikan kepada Pemerintah untuk membentuk satgas penegakkan hukum illegal mining.
Artikel Terkait
Mulai 1 Februari 2025, Elpiji 3 kg Tak Lagi Dijual di Pengecer
Peringatan BMKG: Gempa Megathrust Mentawai-Siberut Tinggal Menunggu Waktu, Bisa Capai M 8.9
Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi
Cabut Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi, DPR: Jangan Buka Ruang Generasi Muda untuk Berzina!