NARASIBARU.COM - Perebutan lahan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya sendiri telah mencoreng nama baik Indonesia sebagai negara yang penuh tata krama dan sopan santun dalam bernegara.
Pernyataan itu disampaikan Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Hafid Abbas, sembari menuturkan, peristiwa di Rempang merupakan bentuk pelanggaran HAM berat.
“Khusus kasus Pulau Rempang, ini kejahatan negara pada rakyat sendiri. Kalau dilihat dari perspektif HAM, ini pelanggaran HAM berat,” tegas Hafid, pada acara Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita bertema "Pulau Rempang: Investasi, Hak Adat dan HAM”, secara virtual, Minggu malam (17/9).
Merujuk pada hal-hal prinsip yang dikemukakan PBB, disebutkan, penggusuran lahan warga yang dilakukan pemerintah merupakan perampasan terhadap hak dasar rakyat.
Artikel Terkait
Mulai 1 Februari 2025, Elpiji 3 kg Tak Lagi Dijual di Pengecer
Peringatan BMKG: Gempa Megathrust Mentawai-Siberut Tinggal Menunggu Waktu, Bisa Capai M 8.9
Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi
Cabut Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi, DPR: Jangan Buka Ruang Generasi Muda untuk Berzina!