Sementara Presiden PKS Ahmad Syaikhu menjelaskan, PKS memandang DKI Jakarta tetap layak menjadi ibu kota negara. Ada beberapa alasan, di antaranya terkait aspek historis.
"Yang pertama argumen historis. DKI Jakarta tempat di mana Ir Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah pemuda dan peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta," ujar dia.
"Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan yang sangat penting bagaimana ibu kota negara ini ditempatkan. Ibu kota negara ini mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin kita abaikan dalam rangka nation and karakter building," tambah Syaikhu.
PKS sepakat pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia. Namun menurutnya, memindahkan ibu kota sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan menjadi argumen yang tidak tepat.
"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Pemerataan juga bisa dilakukan dengan memajukan yang tertinggal sehingga kemudian kota menengah jadi kota besar," paparnya.
"Ketiga adalah argumen keberlanjutan. Kita ingin pembangunan yang kita jalankan harus memiliki dimensi antar generasi, dimensi keberlanjutan yang melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi. Pulau Kalimantan bukan sekadar paru-paru Indonesia tapi juga paru-paru dunia," pungkas dia.
Sumber: kumparan
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Mulai 1 Februari 2025, Elpiji 3 kg Tak Lagi Dijual di Pengecer
Peringatan BMKG: Gempa Megathrust Mentawai-Siberut Tinggal Menunggu Waktu, Bisa Capai M 8.9
Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi
Cabut Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi, DPR: Jangan Buka Ruang Generasi Muda untuk Berzina!