“Jokowi seharusnya menjadi milik rakyat, bukan milik partai politik!” tutup akun tersebut.
Akun BEM UI diretas
Setelah melakukan kritik terhadap Presiden Jokowi, BEM UI mengaku akunnya diretas. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua BEM UI Melki sedek Huang.
"Benar (diretas)," ujar Ketua BEM UI Melki Sedek Huang, Senin (22/5/2022).
Peretasan tersebut terjadi sejak Minggu (21/5) pada pukul 21.00 WIB hingga Senin (22/5) pagi akun itu belum dapat diakses. Tiba-tiba seluruh akun Twitter resmi BEM UI ter-log out dari perangkat yang terhubung.
"Kami tidak tahu pasti karena publikasi yang mana, tapi peretasan itu terjadi setelah kami melancarkan kritik kami tentang cawe-cawe politik Presiden Jokowi yang menyebabkan BEM UI sempat trending di Twitter," jelasnya.
Berkaitan dengan kritik terhadap Jokowi terkait kecenderungannya kepada parpol daripada rakyat, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pun menyampaikan tanggapannya. Baginya, keduanya tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan.
"Tak bisa dipisahkan antara partai dan rakyat. Itu satu kesatuan," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kepada media di Kantor DPP PDIP Jakarta Pusat, Senin (22/5/2023).
Alasannya yakni anggota legislatif adalah perwakilan parpol kemudian parpol adalah representasi rakyat. Kemudian baginya Jokowi adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga ia adalah wakil bangsa dan negara.
Sumber: suara
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Mulai 1 Februari 2025, Elpiji 3 kg Tak Lagi Dijual di Pengecer
Peringatan BMKG: Gempa Megathrust Mentawai-Siberut Tinggal Menunggu Waktu, Bisa Capai M 8.9
Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi
Cabut Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi, DPR: Jangan Buka Ruang Generasi Muda untuk Berzina!