Sudirman Said Balas Sindiran Luhut: Pemilu Jalan Bagi Perubahan dan Perbaikan!

Luhut memang tidak spesifik menyebut bacapresnya, namun sejauh ini bacapres Anies Baswedan yang kerap bicara perubahan. 

Terkait hal itu, Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sudirman Said menilai pernyataan tersebut tak pantas diucapkan seorang pejabat tinggi negara. 

"Pernyataan bahwa Presiden mendatang tidak boleh bicara perubahan rasanya tidak tepat diucapkan oleh seorang Pejabat Tinggi Negara," kata Sudirman Said dalam keterangannya, Jumat (16/6). 

Sudirman menyebut, pernyataan Luhut menimbulkan persoalan. Sebab, tugas pemimpin adalah menghadirkan perbaikan yang bisa dirasakan masyarakat. Itulah nilai tambah dari pemimpin yang baru ke depan. 

"Ada beberapa persoalan mendasar dengan pernyataan itu. Pertama, tugas utama seorang pemimpin adalah menghadirkan perbaikan. Perbaikan bisa berarti percepatan, perluasan, penyempurnaan, atau penataan ulang program maupun tata cara mengelola. Bila seorang pemimpin masuk ke suatu institusi, termasuk Pemimpin Negara, tak boleh membawa agenda perubahan, sama saja meminta pemimpin itu tidak memberi nilai tambah," ujar Sudirman Said. 

"Buat apa ada Pemilu yang biayanya puluhan triliun bila pemimpin yang terpilih tidak menjanjikan perbaikan," lanjutnya. 

Menurut Sudirman Said, tidak ada yang salah jika seorang calon pemimpin bicara perubahan dan perbaikan. Sebab, ini juga punya dasar hukum. 

"Kedua, dalam pengelolaan institusi apa pun, ada hukum dasar yang mengatakan: 'selalu ada ruang untuk melakukan perbaikan'. Negara Indonesia yang besar, majemuk, dan potensinya menjadi negara kuat juga menyimpan begitu banyak ruang perbaikan dan penyempurnaan. Perbaikan dan Penyempurnaan itu ya perubahan. Maka tidak tepat bila Presiden mendatang tak boleh bicara atau tawarkan perbaikan," imbuh Sudirman.