Alamak! Ketua KPUD Surakarta Ungkap Tak Ada Verifikasi Ijazah Jokowi Saat Pendaftaran Pilkada

NARASIBARU.COM - Pakar Digital Forensik Dr. Rismon Hasiholan Sianipar kemarin mendatangi KPUD SOLO/SURAKARTA.

RISMON INGIN MEMVERIFIKASI/MENGKONFIRMASI.

APAKAH BENAR IJAZAH JOKO WIDODO SAAT MAJU SEBAGAI CALON WALI KOTA SOLO 2005 GELARNYA INSINYUR (Ir) ATAU DOKTORANDUS (Drs).

KETUA KPUD SOLO YUSTINUS ARYA: IJAZAH S1 JOKOWI TIDAK DIVERIFIKASI UGM SAAT CAWALKOT 2005.

Sidang pleno KPUD Surakarta 2005 memutuskan sah tanpa adanya Berita Acara Verifikasi dengan UGM!

SIMAK SELENGKAPNYA tayangan youtube Balige Academy.

*JOKOWI KALI INI SALAH PILIH LAWAN. RISMON BUKAN GUS NUR ATAU BAMBANG TRI. BUKAN PULA ROY SURYO ATAU DOKTER TIFA. 

RISMON INI BATAK KRISTEN. TIDAK BISA DILABELI FPI ATAU HTI.

SEMANGAT DAN KENEKATAN RISMON JUGA TAK PERNAH SURUT. IJAZAH JOKOWI AKAN TERUS DIKEJAR SAMPAI UJUNG DUNIA SEKALIPUN.*

👇👇

[VIDEO] 

Eks Ketua KPUD Solo 'Akui' Jokowi Gunakan Dua Gelar Saat Daftar Pilkada

NARASIBARU.COM - Mantan Ketua KPUD Solo, Eko Sulistyo, mengungkap fakta mengejutkan terkait dokumen pencalonan Joko Widodo saat maju dalam Pilkada Kota Surakarta (Solo) tahun 2005. 

Menurut Eko, saat itu Jokowi mendaftar sebagai calon walikota dengan menyematkan dua gelar akademik sekaligus: Drs. dan Ir.

Namun yang menjadi pertanyaan publik adalah—data tersebut kini sudah tidak lagi ditemukan di KPUD Solo. 

Keberadaan dokumen yang tak dapat ditelusuri itu menimbulkan kecurigaan, terlebih karena tidak pernah dilakukan verifikasi formal ke Universitas Gadjah Mada (UGM), SMA Negeri 6 Solo, atau institusi pendidikan lainnya.

Politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, menyebut hilangnya data tersebut sebagai indikasi kuat bahwa dokumen akademik Jokowi bermasalah. 

“Kalau memang datanya valid, kenapa bisa hilang? Ini makin memperjelas dugaan bahwa ijazah Jokowi adalah produk dari pasar Pramuka,” ujarnya tajam, merujuk pada pasar yang kerap dikaitkan dengan praktik pemalsuan dokumen, Jumat (27/6/2025).

Beathor juga menyampaikan bahwa tim DKI Jakarta, yang dulu sempat memverifikasi rekam jejak Jokowi saat hendak maju sebagai Gubernur DKI, juga mengalami kesulitan serupa. 

“Saat itu tim dari DKI, termasuk Denni Iskandar, sering bertemu langsung dengan Jokowi untuk menanyakan dokumen. Bahkan saat itu mereka mendengar langsung pernyataan dari tim Jokowi sendiri yang mengatakan, ‘Kami tidak punya dokumen’,” beber Beathor.

Pernyataan ini menguatkan dugaan adanya kejanggalan serius dalam proses administrasi pencalonan Jokowi sejak awal karier politiknya di Solo. 

Publik kini mendesak agar KPUD dan institusi terkait memberikan klarifikasi dan membuka kembali arsip-arsip lama guna memastikan integritas proses demokrasi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Jokowi maupun dari KPUD Solo.

👇👇

Penjelasan Prasetyo Edi Justru Perkuat Dugaan, Ini Bukan Sekadar Gaduh Ijazah Bodong Jokowi

Politikus senior PDIP sekaligus pendiri Relawan Perjuangan Demokrasi (RepDem), Beathor Suryadi, kembali menyampaikan sikap kritisnya terkait polemik dugaan ijazah palsu yang menyeret perhatian publik. 

Menurut Beathor, pernyataan terbaru dari tokoh PDIP lainnya, Prasetyo Edi Marsudi, justru memperkuat dugaan dan membuka lebih banyak nama yang belum sempat ia sebut sebelumnya.

“Terima kasih Mas Prasetyo Edi Marsudi telah memperkuat posisi penjelasan yang aku sampaikan,” ujar Beathor dalam keterangan tertulis, Kamis (26/6/2025).

Beathor mengungkap bahwa dalam setiap tahapan pencalonan, dokumen yang diserahkan ke KPUD pasti berupa salinan legalisir dengan stempel basah. 

Ia menyindir dengan mengatakan, “Kalau dari Pramuka, stempelnya bisa jadi lebih basah dari Solo.”

Ia juga menyoroti proses verifikasi KPUD yang dinilainya tidak berjalan maksimal. 

“Karena tidak ada berita acara dari UGM saat diverifikasi, maka dokumen itu akan jelas terlihat: asli atau palsu,” tegasnya.

Lebih jauh, Beathor menyebut bahwa munculnya pengakuan dari seseorang yang mengklaim sebagai profesor dari “Universitas Pojok Pramuka” terkait dokumen tersebut justru memperkeruh keadaan. 

“Rudi Kamri lebih cerdas, dia numpang viral dengan menempelkan video saya untuk ikut terbaca konsumennya,” sindir Beathor.

Menanggapi kritik bahwa isu ini hanya kegaduhan struktural, Beathor menolak keras. 

“Mosok ada struktural bicara tentang ijazah palsu yang masih gaduh, itu ruang kader untuk beraktivitas. Aku ini salah satu pendiri RepDem, sayap partai resmi PDIP, bukan siapa-siapa tapi punya SK DPP yang ditandatangani Bu Ketum dan Sekjen,” bebernya.

Ia menegaskan dirinya dan rekan-rekannya telah lebih dari dua dekade menjadi kader yang membesarkan suara PDIP, bahkan pernah duduk di DPR RI. 

Dalam pandangannya, partai yang mencantumkan kata “Demokrasi” harus membuka ruang diskusi, meski berbeda-beda. 

Namun jika sudah ada keputusan DPP, maka seluruh kader harus satu komando.

Beathor menyudahi pernyataannya dengan salam khas aktivis PDIP: “Salam Juang!”

👇👇

Terungkap! KPU Ternyata Tak Pernah Lakukan Verifikasi Cek Keaslian Ijazah Calon Peserta Pemilu

NARASIBARU.COM - Polemik panjang mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas setelah sebuah video yang diunggah oleh aktivis Muhammad Taufiq menjadi viral di media sosial.

Dalam video tersebut, Taufiq membeberkan hasil percakapannya dengan Eko Sulistyo, seorang figur yang ia sebut sebagai orang dekat Jokowi dan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Surakarta, yang memberikan testimoni mengejutkan terkait proses verifikasi ijazah saat Jokowi maju dalam pemilihan di Surakarta.

Video ini juga diunggah oleh Rismon Sianipar di akun X pribadinya. 

Rismon adalah sosok peneliti yang selama ini getol menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu.

"Testimoni soal Jokowi menurut orang-orang dekatnya, Eko Sulistyo (ex Ketua KPUD Solo), Jokowi memiliki dua gelar Drs dan Ir saat mendaftarkan diri sebagai Calon Wali Kota Solo," tulis Rismon merujuk pada tautan video Muhammad Taufiq yang diunggahnya.

👇👇

Testimoni soal Jokowi menurut orang orang dekatnya, Eko Sulistyo (ex Ketua KPUD Solo), Jokowi memiliki dua gelar Drs dan Ir saat mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota Solo.https://t.co/MhBcLiEOM8 pic.twitter.com/X6k0JDaMV0

— Rismon Hasiholan Sianipar (@SianiparRismon) June 25, 2025

Di sisi lain, Muhammad Taufiq adalah sosok penggugat ijazah Jokowi di Solo. Muhammad Taufiq adalah advokat senior asal Kota Surakarta. 

Pernyataannya membuka kembali perdebatan publik mengenai prosedur yang dijalankan oleh lembaga pemilihan umum dan menjadi amunisi baru bagi pihak-pihak yang selama ini meragukan riwayat pendidikan sang presiden.

Pengakuan Mantan Ketua KPUD Surakarta

Poin paling krusial dalam video Muhammad Taufiq adalah kesaksian yang ia dapatkan melalui telepon dari Eko Sulistyo. 

Taufiq memperkenalkan Eko bukan sebagai orang sembarangan, melainkan sebagai mantan Komisaris PLN, mantan Deputi V Kantor Staf Kepresidenan, dan yang terpenting, Ketua KPUD Surakarta pada masa Jokowi mencalonkan diri sebagai calon wali kota.

Menurut Taufiq, ia menanyakan langsung kepada Eko mengenai ijazah apa yang digunakan Jokowi saat mendaftar dan bagaimana proses verifikasinya. 

Jawaban Eko, seperti yang dituturkan Taufiq, sangat mengejutkan.

"Dia mengatakan, 'Ya ada Doktorandus, ada Insinyur, tapi memang tugas saya tidak memverifikasi. Tugas saya itu hanya memeriksa apakah persyaratan itu, syarat administrasi, terpenuhi'," ungkap Taufiq menirukan ucapan Eko Sulistyo.

Lebih lanjut, Taufiq menjelaskan bahwa syarat administrasi yang dimaksud hanyalah melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.

"Syarat administrasinya adalah cukup dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Jadi tidak pernah dicek ya, di KPU tidak pernah dicek," tegas Taufiq dalam videonya.

Keterangan dari Pihak Lain

Untuk menguatkan klaimnya, Taufiq juga mengaku telah menghubungi beberapa pihak lain yang terkait. 

Ia menyebut telah bertanya kepada Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta yang menurutnya juga mengonfirmasi bahwa tidak ada proses verifikasi keaslian.

Selain itu, Taufiq juga menyinggung percakapannya dengan F.X. Hadi Rudyatmo, Ketua DPC PDI Perjuangan Surakarta saat itu. 

Menurut Taufiq, F.X. Rudy mengaku tidak mengetahui secara persis detail persyaratan tersebut.

"Dia tidak tahu persyaratan itu, karena yang mengurus adalah tim sendiri, gitu loh. Artinya bukan PDIP," kata Taufiq.

Keterangan ini seolah-olah menunjukkan bahwa pengurusan berkas pencalonan dilakukan oleh tim internal Jokowi, bukan oleh partai pengusung.

Sumber: JakartaSatu